JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Simon Wantik mengklaim bahwa Pemilu 2024 mendatang bakal menjadi pesta demokrasi terseru dari tahun-tahun sebelumnya.
"Karena Pemilu 2024 nanti itu akan berbeda sehingga kami dari BEM Uncen tentunya sudah memiliki program kegiatan yang akan kami lakukan untuk mendukung Pemilu yang sukses dan aman, dan tentunya tanpa anarkhis," kata Simon di Jayapura, Sabtu (28/1/2023).
Simon menjelaskan, Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki berperan sebagai kontrol sosial yang diklasifikasikan ke dalam empat hal yakni, peran sebagai pengawas dan pemantau pemilu, peran sebagai fasilitator, peran advokasi, dan peran edukator.
BEM Uncen sendiri juga telah memiliki sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan Pemilu di beberapa daerah di Papua, yang mana terjadi konflik hingga memakan korban jiwa.
"Nah kita ingin membuat sesuatu untuk menekan agar konflik itu tidak berlangsung anarkhis yang memakan korban lagi, baik antar pendukung di tataran masyarakat itu sendiri atau korban dari kalangan aparat keamanan," ucapnya.
Ia berharap pesta demokrasi tahun mendatang nanti benar-benar berjalan baik sebagaimana harapan semua masyarakat Indonesia, terlebih di Papua.
"Kita di Papua harus menunjukkan bahwa dengan Pemilu 2004 nanti, Indonesia adalah negara demokrasi," kata mahasiswa Fakultas Kedokteran Uncen semester akhir ini.
Terkait hajatan Pemilu 2024, BEM Uncen juga tentu mengantisipasi penyusup-penyusup atau penumpang gelap dalam setiap aksi mahasiswa di lapangan.
"Karena penyusup-penyusup ini lah yang dapat membuat konflik yang mengancam kondusifitas kamtibmas. Makanya kita harus benar-benar selektif dan tingkatkan koordinasi," aku Simon.
Simon mengatakan, salah satu kegiatan BEM Uncen yang paling penting adalah soal mendorong penghapusan sistem Noken dalam Pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya sudah seharusnya penyelenggara Pemilu menerapkan sistem one man one vote (satu orang satu suara) dalam menyalurkan hak suara.
"Perhatian kami lebih khusus di 3 wilayah provinsi DOB untuk tidak lagi menggunakan sistem Noken dalam pemilihan," katanya.
Ia menuturkan bahwa selama ini sistem Noken menjadi sumber konflik, sehingga banyak korban yang berjatuhan dalam setiap Pemilu mulai dari Pileg, Pilkada hingga Pilpres.
‘’Jadi hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia harus kita hindari untuk mencegah aksi anarkis,’’ ujarnya.
Editor : Sari
Artikel Terkait
