JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Puluhan orang yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda Wilayah Kirime (KMP2WK) bersama masyarakat dan intelektual menggeruduk Kantor Penghubung KPU Pegunungan Bintang (Pegubin) di Kompleks BTN Campkey Abepura Kota Jayapura, Selasa (27/6/2023).
Massa menggelar aksi demo atas perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di empat distrik di wilayah Pegunungan Bintang, yakni Distrik Weime, Nongme, Batani dan Teiraplu.
Massa aksi melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang bertuliskan meminta tidak ada aktivitas di kantor perwakilan KPU Pegunungan Bintang sebelum ada kejelasan atas perubahan DPT.
Massa ditemui komisioner KPU Pegunungan Bintang Hansel Urobmabin didampingi para staf. Penjagaan aparat keamanan Polsek Abepura dan Polres Jayapura Kota diturunkan untuk mengamankan situasi.
Dalam orasinya yang dibacakan Sekretaris KMP2WK Ibrakin Kean bersama koordinator aksi Juni Deal menyampaikan beberapa poin aspirasi.
Pertama, Hasil penetapan DPT secara Nasional KPUD Kabupaten Pegunungan Bintang bekerja tidak profesional dan dipolitisir lalu mengedepankan kepentingan politik, maka kami menatakan ini ilegal.
Kedua, kami minta KPUD Pegunungan Bintang tidak beraktivitas dikantor ini. Sebelum mengembalikan DPT yang dipangkas atau dipindahkan tanpa ada alasan yang jelas.
Ketiga, Kami meminta ditinjau kembali penetapan DPT versi Pemeintah, dalam hal ini Bupati, Dukcapil dan KPUD Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan Keempat, jika tidak direalisasi, maka kami siap Boikot Pemilu apapun risikonya.
Tokoh Senior Pegunungan Bintang Tarius Mul yang juga hadir dalam aksi tersebut mengaku kecewa atas perubahan DPT tersebut.
"Kami harap Pemerintah bijak mengelola data, agar tidak menganggu agenda Nasional Pemilu 2024. Ini semua kembali pada Pemerintah Daerah. Kalau nakal-nakal ya bisa terjadi, kami tidak mengatasi," ucap Tarius yang juga merupakan anggota DPR Papua Fraksi Demokrat ini.
Dikatakan, pengurangan DPT di empat distrik di Pegunungan Bintang cukup signifikan, sehingga ini menimbulkan kecurigaan.
"Kami sangat kesal Pemerintah dalam mengelola data. Data sebelumnya jika disandingkan sangat jauh. Kami kesal dalam hal ini kepada Dukcapil, atau oknum-oknum yang bermain," ucapnya.
Dirinya berharap Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan jajarannya agar melihat persoalan ini, sehingga tercapai Kamtibmas di Kabupaten Pegunungan Bintang.
"Karena Pegunungan Bintang ini daerah konflik, jadi jangan mencari-cari hal hingga ada konflik yang mengorbankan masyarakat atau aparat keamanan. Pemerintah harus menjaga ini baik, membuat kebijakan yang baik, supaya tidak ada masalah. Utamanya soal DPT. Kerja dengan baik, supaya Pemilu berjalan baik," pungkasnya.
Editor : Sari
Artikel Terkait
