Soal Inpres Belanja Iklan Pemerintah ke Perusahaan Pers, Begini Respon Pemprov Papua Barat

JAKARTA, iNewsJayapura.id  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengutamakan belanja iklan pemerintahan digelontorkan ke perusahaan pers atau media berbadan hukum.

Demikian terhadap perusahaan pers yang saat ini sedang menghadapi masa - masa sulit di era gempuran platform digitalisasi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa beberapa kebijakan dan instruksi langsung agar seluruh pihak dan instansi terkait dapat turut serta mendukung peranan pers diseluruh daerah di indonesia.

"Namun percayalah pemerintah tidak tinggal diam dan terus mencari solusi untuk bagaimana ada kebijakan afirmatif untuk perusahaan pers didalam negeri. Saya juga meminta menkominfo memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers," kata Jokowi saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ecovention Hall, Ancol, DKI Jakarta, pada Selasa (20/2/2024).

"Minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang tidak menyelesaikan masalah kesejahteraan pers secara keseluruhan, namun demikian dapat menjadi sedikit dukungan pemerintah kepada Perusahaan Pers dalam menghadapi transformasi digital ini," sambung Jokowi.

Selain menginstruksikan kebijakan alternatif untuk perusahaan pers dalam negeri terkait belanja iklan pemerintah, Presiden Jokowi juga menitipkan dua hal berkaitan komitmen insan pers melaksanakan kode etik jurnalistik dan proses kerja jurnalistik. Menurut Jokowi, insan pers mesti menjaga komitmen sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

"Saya menitipkan dua pesan. Pertama, Pers harus menjadi salah satu pilar menjaga demokrasi, harus menjadi rumah bersama. Mampu memberitakan fakta - fakta apa adanya, bukan mengada - ada dan bukan asumsi, dan bukan seolah - olah ada. Kedua, Perusahaan pers harus bisa memikirkan langkah - langkah konkrit dan strategis, membuat inovasi serta adaptif merespon perkembangan dan perubahan zaman juga berdiri tegak secara mandiri ditengah gempuran persaingan global,"Pesan Presiden Jokowi.

Puncak peringatan HPN 2024 di Jakarta. Foto : Adrian Kairupan

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, melalui Pj. Sekda, Yacob Selvinus Fonataba mengatakan bahwa pemerintah daerah di Papua Barat sangat mendukung pers yang bebas, adil, dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak wartawan.

Adapun berkaitan dengan instruksi Presiden maka kedepan pemprov Papua Barat jakan semakin meningkatkan komitmen dan kolaborasi guna mensinergitaskan peran serta pers dalam mengawal kerja - kerja pemerintah.

"Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk membantu Pers maka sudah tentu didaerah itu akan turut untuk menindaklanjuti dalam sebuah kebijakan. Dan sudah tentu, kerja - kerja Pers di Papua Barat, Pemerintah Daerah kedepan akan berupaya untuk terus mendukung," ujarnya.

Yacob mengakui bahwa peran pers yang sangat krusial dalam mengawal demokrasi dan transisi kepemimpinan melalui penyajian informasi yang akurat dan objektif di tengah kemajuan pesat teknologi.

"Mungkin kedepan kita perlu meningkatkan komitmen antara Pemerintah Daerah dengan Pemprov Papua Barat. Sehingga kedepan peran pers sebagai bentuk tanggung jawab mengontrol kerja - kerja pemerintah kedepan lebih baik," tandasnya.

Adapun dalam rangkaian puncak HPN 2024, juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan seminar, dan penandatanganan / MoU Persatuan Wartawan Indoenesia (PWI) dengan berbagai pihak terkait.

Selain itu, telah dilaksanakan juga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seluruh indonesia, pada 17 - 19 Februari 2024, dalam memantapkan langkah pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas) XIV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Editor : Sari