MERAUKE, iNewsJayapura.id - Letkol Inf Johny Nofriady selaku Danyonif 757/GV bersama kepala distrik kurik serta kepala - kepala kampung menyambut kedatangan Wamendagri dan rombongan Komisi II DPR RI dengan tarian adat papua suku marind, Rabu (14/06/2023).
Penyambutan ini merupakan suatu bentuk dukungan Batalyon Infanteri 757/GV guna mendukung percepatan pembangunan pusat pemerintahan yang berada di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Kampung Salor distrik Kurik Merauke Papua Selatan,Wamendagri John Wempi Wetipo didampingi ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan seluruh anggota komisi II DPR melaksanakan kegiatan peninjauan di lokasi tersebut,"Pungkasnya
Sementara itu Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengungkapkan Kawasan Terpadu Mandiri atau KTM salor sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi calon lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, dimana Lokasi pemerintahan tersebut berjarak 56 kilometer dari pusat Kota Merauke.kalau jalannya bagus,bisa kita tempuh dalam waktu 1 jam,"Ucapnya
“Dalam draft master plan kawasan pemerintahan Provinsi Papua Selatan rencana akan dibangun sejumlah kantor di antaranya kantor Gubernur, DPRD, MRP, lembaga teknis, dinas, instansi vertikal, Polda, Kodam, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan serta fasilitas lainnya. Total ada 19 gedung atau fasilitas pemerintahan,"tutupnya.
Dikesempatan yang sama Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo menjelaskan,kunjunganya bersama pimpinan dan anggota komisi II DPR RI ke papua selatan dan DOB lainya untuk mendorong implementasi 12 road map tigas PJ Gubernur dalam menata pemerintahan provinsi baru dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan empat provinsi baru di Tanah Papua, Kementerian Dalam Negeri membentuk tim asistensi. Tim dimaksud bertugas mendampingi empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dalam upaya mempercepat proses pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah.
“Karena ini DOB yang baru, ya banyak hal yang perlu kita benahi. Perlu dilakukan pendampingan agar pembangunan bisa dipercepat dan bisa berjalan dengan baik. Karenanya, kami mengajak Komisi II DPR untuk bersama-sama kami mengawal proses ini sampai selesai,” kata Wetipo.
Wetipo menambahkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Juli 2023 melakukan peletakkan batu pertama untuk pembangunan infrastruktur di empat provinsi baru di Papua.
“Harapan kita dengan groundbreaking ini pembangunan infrastruktur di empat DOB bisa lebih cepat. Karena ini satu bagian dari roadmap yang harus kita selesaikan dari 12 roadmap yang sudah diberikan kepada para penjabat gubernur,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya dalam waktu sepekan diagendakan mengunjungi empat daerah otonomi baru di Papua untuk melihat perkembangan provinsi baru tersebut.
“Saya pikir kita memang harus berkoordinasi untuk percepatan pembangunan di empat provinsi baru ini,” ujarnya.
Wamendagri bersama komisi II DPR RI akan melanjutkan kegiatan Kunker ke Provinsi Papua Pegunungan pada 15 Juni 2023 dan melaksanakan kembali kegiatan Kunker ke Papua Tengah pada 16 Juni 2023 serta Papua Barat Daya pada 17 Juni 2023."tutupnya.
Editor : Damn
Artikel Terkait
