JAYAPURA, iNewsJayapura.id – Sinergi dan inovasi perlu terus dilakukan untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru agar ekonomi dapat tumbuh kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif
“Sumber pertumbuhan ekonomi harus banyak, jangan hanya bertumpu ke satu sektor. Kemudian pelaku usaha dari semua level, mulai pelaku usaha kecil hingga pelaku usaha besar. Sehingga pengembangan UMKM menjadi penting,” kata Juli Budi Winantya selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua.
Juli menyebut, beberapa sumber pertumbuhan ekonomi baru diantaranya, pengembangan sektor pariwisata, dan perikanan di Biak Numfor, pengembangan ekonomi kreatif di Jayapura, dan pengembangan industri pengadaan air, pengelolaan sampah daur ulang.
Bank Indonesia juga mendorong Pemerintah daerah (Pemda) di Papua memanfaatkan digitalisasi melalui ElektronifikasiTransaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, efisiensi belanja pemerintah, serta tata kelola anggaran sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Realisasi anggaran penerimaan dan belanja Pemda di Papua menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian daerah,” kata Juli usai kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Papua bersama Ditjen Perbendaharaan Papua dan OJK Papua dan Papua Barat di Hotel Aston Jayapura, Kamis (15/6/2023).
Juli menambahkan bahwa Indonesia akan memasuki era bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2035.
“Bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar pertumbuhan yang kita inginkan berkelanjutan, inklusif, kuat dapat dicapai,” ujar Juli.
“Potensi perolehan dari bonus demografi yakni pentingnya pendidikan dan kesehatan, produktivitas tenaga kerja, penghasilan dan literasi keuangan meningkat, akumulasi tabungan meningkat, stimulus bagi ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Papua, Moudy Hermawan mengatakan, Pemda agar berupaya untuk mengoptimalkan PADnya.
“Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi untuk bisa ditanamkan di daerah,” jelas Moudy.
Moudy mengatakan, ekonomi Papua juga ditopang oleh belanja pemerintah. Oleh karenanya, pihaknya mendorong baik kementerian atau lembaga, maupun Pemda agar lebih cepat merealisasikan APBN.
“Belanja modal, Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik segera direalisasikan supaya menyerap tenaga kerja dan menghidupkan perekonomian,” kata Moudy.
Dari sisi industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilik arah kebijakan prioritas pada tahun 2023 ini, salah satunya menjaga pertumbuhan ekonomi, selain penguatan sektor jasa keuangan, peningkatan layanan dan penguatan kapasitas OJK.
Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Muhammad Ikhsan Hutahaean mengatakan, stabilitas sektor jasa keuangan di Provinsi Papua tetap terjaga yang tercermin dari kinerja keuangan lembaga jasa keuangan. Sektor jasa keuangan menunjukkan performa yang baik sejalan dengan pemulihan ekonomi.
Ikhsan menambahkan, profil risiko lembaga jasa keuangan di Papua masih terjaga dengan rasio non performing loan atau NPL sebesar 2,85 persen per April 2023 atau dibawah ambang batas 5 persen.
Sementara, jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas kredit terus bertambah. OJK akan terus berupaya membuka akses pembiayaan dan permodalan untuk UMKM.
“Terjadi peningkatan penyaluran kredit. Dibandingkan nasional yang hanya tumbuh 8,08 persen, pertumbuhan kredit di Papua mencapai 10,83 persen hingga posisi April 2023. Kita harapkan kedepannya sampai Desember tahun ini pertumbuhan kredit di atas target nasional 10-12 persen,” ujar Ikhsan.
Editor : Sari
Artikel Terkait
