MERAUKE. iNewsJayapura.id - Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) resmi membuka Posko Layanan Masyarakat Adat sebagai wadah pengaduan, advokasi, dan pendampingan bagi masyarakat adat yang terdampak proses pembangunan di Papua.
Kehadiran posko tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar berjalan secara partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.
Peneliti Senior MPSI, Dr. C. Annas Fitrah Akbar, M.Pd, mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar pembangunan di Papua selama ini adalah belum optimalnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan.
"Padahal, pembangunan akan memperoleh legitimasi sosial yang kuat apabila masyarakat adat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi yang memadai, dan dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program", kata Annas dalam Konsultasi Publik yang diselenggarakan MPSI di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, pembangunan yang baik bukan hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat adat tidak memperoleh ruang untuk berpartisipasi secara bermakna, potensi kesalahpahaman, konflik sosial, bahkan sengketa lahan akan semakin besar.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
