"Karena itu, partisipasi masyarakat adat harus menjadi fondasi utama dalam setiap agenda pembangunan di Papua," ujar Annas.
Menurutnya, hasil riset MPSI menunjukkan masih terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan masyarakat adat belum dapat berpartisipasi secara optimal.
"Hambatan tersebut antara lain terbatasnya akses terhadap informasi kebijakan, belum optimalnya pengakuan terhadap kelembagaan adat, kesenjangan literasi hukum, hingga minimnya pendampingan ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat maupun proyek pembangunan", tegasnya.
Lanjutnya, MPSI menghadirkan Posko Layanan Masyarakat Adat sebagai instrumen penguatan advokasi yang tidak hanya menerima laporan, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam mencari penyelesaian yang konstruktif melalui pendekatan hukum, dialog, dan kebijakan publik.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
