JAKARTA,iNewsJayapura.id- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin ketersediaan kebutuhan logistik untuk Program Eliminasi Malaria pada 2024 di Tanah Papua dan Nusa Tenggara Timur. Dimana kedua wilayah tersebut merupakan daerah endemik malaria sehingga butuh penanganan khusus.
Hal ini disampaikan Dirjen P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu saat acara pembukaan Jambore Nasional Malaria, Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Minggu (17/12/2023). Jambore Nasional Malaria yang diselenggarakan oleh Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki) ini diikuti oleh ratusan kader dan pendamping dari Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Dirjen P2P Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu bersama Kepala Perdhaki Drs. Dr. Antonius Roy Tjiong M. Hum (duduk) berfoto bersama kader dan pendamping usai pembukaan Jambore Nasional Malaria di Hotel Discovery, Minggu (17/12/2023). Foto iNews.id
Maxi Rein Rondonuwu juga menyebut peran kader malaria sangat stategis dalam mewujudkan program eleminasi Malaria di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Tanpa mereka (kader malaria) tidak mungkin kita lakukan eleminasi malaria karena wilayahnya Papua dan NTT sulit terjangkau. Makanya tadi temanya Menjangkau Yang Tak Terjangkau, sehingga hanya kader yang bisa karena petugas kesehatan kita kan terbatas paling di puskesmas dan di desa. Tapi untuk di dusun dusun yang sangat terpencil dan sulit dijangkau tak lain warga yang disitu yang dilatih jadi kader. Dan kader disitu telah diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan sekaligus untuk pengobatan," kata Maxi Rein Rondonuwu.
Project Manager PR Malaria Perdhaki, dr Yohanes Ari Hermawan menjelaskan, isu soal kekurangan logistik malaria memang terjadi pada tahun 2023. Karena ada perubahan birokrasi di tingkat pejabat di Kemenkes. Namun untuk tahun 2024 Perdhaki menjamin hal itu tidak terjadi lagi.
"Saat ini stok untuk logistik Malaria tahun 2024 untuk wilayah Papua dan NTT sudah tersalurkan. Sehingga isu soal kekurangan maupun keterlambatan pendistribusian logistik Malaria tidak akan terjadi lagi," kata Ari Hermawan.
Sebelumnya, Project Manager SR PWK Jayapura 2 Jeverson AUD mengatakan,kebutuhan logistik malaria berupa RDT, alat pemeriksaan dan jumlah Obat di wilayah kerjanya yang meliputi tiga wilayah di Papua antara lain Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya masih kurang.
"Kebutuhan logistik malaria untuk 2023 memang sulit dan agak kurang padahal seorang kader diwajibkan untuk menemukan kasus malaria 50-100 kasus per bulan. Sehingga kalau ada kasus kader tidak bisa berbuat banyak karena baik RDT, alat pemeriksaan dan jumlah Obat terbatas," kata Jeverson.
"Tapi adanya jaminan dari pak Dirjen tadi saat pembukaan membuat saya senang. Mudah mudahan soal logistik malaria tidak terkendala lagi buat di Papua, " timpal Javerson.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
