JAYAPURA, iNews.id – Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Papua membeberkan dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap sektor perhotelan sangat terasa.
Ketua BPD PHRI Provinsi Papua, Abdul Rajab menyebut, kebijakan tersebut berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi karyawan.
Rajab bilang, akibat efisiensi tersebut, hampir semua reservasi hotel untuk kegiatan pertemuan, rapat, dan seminar dari instansi pemerintah tahun ini dibatalkan.
“Pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE 80 persen dari instansi pemerintah, sementara 20 persen sisanya dari swasta atau pribadi. Sehingga dengan adanya efisiensi ini perhotelan sangat dirugikan,” kata Rajab, Rabu (19/2/2025).
“Dampak tersebut dirasakan hampir seluruh sektor perhotelan di Indonesia, termasuk di Papua, terkhusus di Kota Jayapura sebagai kota jasa dan perdagangan,” ucapnya menambahkan.
Dirinya mengungkapkan bahwa jika tidak ada kegiatan, perhotelan akan sulit untuk mendapatkan biaya operasional yang secara otomatis wajib dikeluarkan setiap bulan, seperti gaji karyawan, biaya air dan listrik.
“Terlebih saat ini wilayah Papua sudah terbagi menjadi empat provinsi. Sebelum adanya pemekaran, kementerian atau lembaga yang akan mengadakan event di Papua, terfokus di Jayapura, sehingga semua hotel bisa terpakai,” kata Rajab.
Instansi dari luar yang akan mengadakan event di wilayah provinsi pemekaran, kata Rajab, hanya menjadikan Jayapura sebagai transit, terlebih adanya kebijakan efisiensi anggaran, ini sangat memukul sektor perhotelan.
Rajab pun mengungkapkan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait untuk membahas peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perhotelan pasca keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.
Sehari sebelumnya, PHRI Kota Jayapura yang dihadiri sejumlah pimpinan perhotelan melakukan pertemuan di Hotel Horison Kotaraja. Pertemuan tersebut membahas dampak pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah berimbas pada penurunan okupansi hotel dan jumlah pemesanan acara.
Hasil pertemuan juga mengungkapkan tingkat hunian khususnya di wilayah Kota Jayapura mengalami penurunan hingga 30 persen lebih akibat kebijakan tersebut. Maret yang biasanya menjadi titik balik justru sama sekali belum menunjukan angka pemulihan.
Awal Maret yang sudah memasuki bulan suci Ramadan, dimana pengusaha harus membayar gaji dan THR secara bersamaan menjadi isu baru dalam pengefesiensian karyawan. Jika kondisi ini terus berlanjut dikhawatirkan terjadinya dampak yang meluas terhadap bisnis perhotelan khususnya di Kota Jayapura.
General Manager Hotel Horison Kotaraja, Pandan Setiadi mengatakan, kegiatan rapat pemerintah memiliki mata rantai ekonomi yang meluas. Di belakang bisnis hotel ada banyak supplier dan UMKM yang bergantung pada kegiatan ini. Jika pemangkasan anggaran berlanjut, bukan hanya pengusaha hotel dan restoran yang terdampak, tetapi juga pekerja dan pelaku usaha kecil lainnya.
“Switching market atau pengalihan pasar tidak bisa dilakukan dengan cepat dan berdampak langsung terhadap industri perhotelan. Maka diharapkan pemerintah kedepannya dapat lebih melihat dan mendukung industri perhotelan dengan kebijakan yang lebih seimbang antara efesiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pariwisata,” pungkasnya.
Editor : Sari
Artikel Terkait
