Entry Meeting LKPD 2022, Pemkot Jayapura Harap Kembali Memperoleh WTP

JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, menyambut baik pelaksanaan entry meeting LKPD tersebut, yang menurutnya merupakan kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, untuk menyiapkan pertanggungjawaban kegiatan APBD.

Ia mengatakan bahwa entry meeting dikaksanakan dalam rangka penjelasan pemeriksaan pendahuluan yang akan dilakukan BPK pada Senin mendatang.

“Kami menghadiri untuk mendengar penjelasan dari ketua BPK perwakilan provinsi Papua, sekaligus menerima surat tugas, untuk siapa-siapa yang bertugas di pemerintah kota dalam rangka melakukan pemerikasaan,” kata Robby, di Jayapura, Sabtu (4/2/2023).

Terkait dengan pemeriksaan pendahuluan yang akan dilakukan BPK, Robby mengatakan, Pemkot Jayapura melalui instansi teknis telah menyiapkan data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dimaksud.

“Untuk pemerintah kota, lewat instansi teknis Inspektorat dan BPKAD Kota Jayapura, serta teman-teman OPD di lingkup Pemkot  juga sudah menyiapkan data yang dibutuhkan oleh keuangan guna pemerikasaan besok,’’ ujarnya.

Robby menambahkan, pemeriksaan yang akan dilakukan terkait dengan penggunaan APBD, dan juga dana-dana yang dikelola oleh sekolah, baik SD maupun SMP, lewat dana BOS dan BOP, dana hibah, serta anggaran yang dikelola oleh seluruh OPD lingkup pemerintah.

“Karena kita sudah punya DPA, maka setelah pelaksanaan DPA tersebut, harus dipertanggungjawabkan,’’ kata Robby.

Hal yang sering menjadi kendala umum, sesuai dengan penyampaian ketua BPK RI perwakilan provinsi Papua. Yakni sering terlambat dalam penyerahan laporan ke BPK.

“Laporan sering terlambat. Ini yang sering menjadi kendala umum untuk kita di Papua, karena penyerahan ke BPK itu sudah di akhir-akhir. Oleh karena itu, menjadi catatan bagi seluruh kepala daerah, agar laporan tersebut tidak boleh terlambat. Pada Maret sudah harus diserahkan, setelah pemeriksaan pendahuluan,’’ jelasnya.

Untuk hal tersebut, ia mengakui jika Pemkot Jayapura sudah mempersiapkan apa yang diminta oleh BPK. Hasil pemeriksaan pendahuluan yang akan dilakukan oleh BPK nantinya akan menjadi salah satu bagian untuk dikeluarkannya rekomendasi guna mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP maupun Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

“Itu salah satu bagian, dari hasil pemerikasaan. Menjadi bagian terpenting untuk mendapatkan rekomendasi, untuk memperoleh opini WTP. Pada prinsipnya seluruh OPD lingkup pemerintah kota Jayapura telah melakukan pertanggungjawaban, dan sudah siap untuk memberikan semua data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa dari BPK,’’ kata Robby.

Ia mengatakan bahwa Pemkot Jayapura telah siap dan tetap pro aktif. Robby berharap semua OPD harus pro aktif untuk hal-hal yang diminta oleh BPK  lewat Liaison Officer (LO) yang ditunjuk oleh pemerintah kota Jayapura dari bagian Inspektorat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan entry meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 bagi 14 kabupaten/kota se-provinsi Papua pada Jumat (3/2/2023).

Editor : Sari