Tingkatkan Layanan Mutu dan Akses Pendidikan, Pj. Bupati Gelar Rakor Bersama 164 Kepsek SD

MAPPI, iNewsJayapura.id - Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama para Kepala Sekolah Dasar (SD) Se- Kabupaten Mappi.

Rapat kerja dihadiri oleh 164 kepala sekolah SD di Kabupaten Mappi dihadiri Pj Bupati Mappi, Michael Gomar, Sekda Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, Plt. Kadis Pendidikan, para pengawas tingkat SD serta sejumlah kepala OPD teknis lainnya yang berlangsung di Gor Kepi, Rabu (20/09/2023).

Baca Juga

DJPb Apresiasi 33 Pemda Mitra Kerja di Papua

Pj Bupati Mappi dalam sambutanya menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja ini dalam rangka melihat mendengar secara langsung aspirasi keluhan saran bahkan kritikan terhadap penyelenggaraan pelayanan mutu dan akses pelayanan pendidikan ditingkat SD.

"Kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan ini tidak sepenuhnya tugas ada pada dinas pendidikan, kepala sekolah, pengawas hingga para guru. Tetapi pendidikan ini sangat kompleks dengan berbagai, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh bapak/ibu guru apalagi secara letak geografis yang amat susah dijangkau mengakibatkan pelayanan pendidikan masih sangat terbatas.

Selain itu dikatakan Pj Bupati bahwa sarana dan prasarana di sekolah menjadi hambatan bagi bapak/ibu dalam memberikan pelayanan.

Baca Juga

Bawaslu RI Kunjungi Papua Pegunungan, Gelar Rakor Bersama KPU

"Saya bersama pak sekda dan kadis pendidikan tahu bagaimana akses dan konektifitas di Kabupaten Mappi. Maka pada saat ini kita bersama -sama berdiskusi untuk mencari solusi guna memberikan layanan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita,"ungkapnya.

Pj Bupati menyebutkan, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memberikan mutu pelayanan yang baik bagi anak -anak sekolah. Dan untuk sarana dan prasarana akan terus dibenahi dan tahun ini juga akan dilaksanakan perbaikkan dibeberapa sekolah.

"Dalam forum diskusi ini bapak/ibu dapat menyampaikan kendala apa saja yang dialami di sekolah agar secara bersama -sama kita mencari solusi,"ucapnya.

Baca Juga

KONI Papua Selatan Gelar Rakor Persiapan Pelantikan 11 Pengprov Cabang Olahraga

Pj Bupati mengatakan, saat ini sebanyak 14 SD sudah mendapatkan bantuan armada transportasi sungai. Mengingat hal itu sangat penting dalam melakukan mobilasi baik kepala sekolah para guru maupun bahan makanan maka Pemda juga akan berupaya untuk memberikan bantuan viber kepada setiap sekolah.

"Sekarang sudah ada 14 sekolah yang sudah mendapatkan bantuan viber, berarti sisa 150 sekolah lagi, kita Pemda akan berusaha untuk memberikan bantuan viber. Namun mengingat sekolah yang begitu banyak, maka kita akan memberikan secara bertahap jadi bapak/ibu yang belum dapat mohon bersabar,"tuturnya.

Ia menuturkan, terkait dengan bantuan viber ini akan dilakukan secara bertahap dan hal itu juga disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang ada.

Baca Juga

Provinsi Papua Tengah Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Penangkapan Ikan Terukur

Bupati juga menyoroti terkait keaktifan para kepala sekolah maupun guru, pihaknya meminta agar Dinas pendidikan wajib melakukan evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali. Pihaknya juga menegaskan agar para kepala sekolah dan para guru untuk selalu memberikan pelayanan pendidikan kepada anak -anak, jangan guru maupun kepala sekolah tidak pergi ke Sekolah dan hanya tinggal di kota Kepi saja.

"Dinas wajib melakukan evaluasi kinerja para kepala sekolah maksimal 3 bulan sekali, begitu pun pada kepala sekolah agar melakukan evaluasi terhadap para guru di sekolahnya masing-masing, baik itu PNS, PKD maupun GPDT," tegasnya.

Pj Bupati juga menekankan agar para guru yang tidak aktif mengajar atau yang tidak hadir di sekolah berminggu -minggu tanpa alasan yang jelas mohon untuk tidak diberikan TPP. Mengingat TPP ini merupakan kebijakan pemerintah daerah diharapkan agar tidak memberikan TPP kepada guru yang malas atau tidak aktif di sekolah.

Baca Juga

Pindah Tugas di DOB, KPK Minta ASN dan Pejabat Tak Membawa Aset Negara

Diakhir arahannya Pj Bupati mengingatkan kepada para kepala sekolah, guru, dan pengawas mengingat mulai saat ini hingga tahun 2024 mendatang adalah tahun politik. Para kepala sekolah, guru maupun pengawas untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau black compain bagi siapa yang melakukan hal tersebut maka akan diberikan sanksi tegas.

"Kita tahu bahwa tentunya akan banyak tantangan godaan dari tokoh -tokoh politik kedepannya, saya minta akan bapak/ibu kepala sekolah, guru maupun pengawas untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau turut melakukan kompanye terhadap para calon. Bapak/ibu punya hak politik untuk menentukan pilihan tetapi bapak/ibu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Saya harap agar hal ini tolong diperhatikan dengan baik,"tutupnya

Usai memberikan arahan Pj Bupati Mappi, Sekda Mappi, Kadis Pendidikan serta sejumlah kepala OPD teknis, melakukan diskusi bersama para kepala sekolah.

Editor : Damn