Anggota DPRD Papua Tengah Pertanyakan Penertiban Kawasan Hutan di Nabire

NABIRE, iNewsJayapura.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Papua Tengah, Peter Worabay, mempertanyakan konsistensi penertiban aktivitas pertambangan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Peter menegaskan DPRD Papua Tengah pada prinsipnya mendukung langkah Satgas PKH dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.

Namun, dia meminta penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Menurut Peter, pihaknya mempertanyakan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan. Ia menegaskan dukungan terhadap Satgas PKH akan tetap diberikan selama penertiban dilakukan sesuai aturan.

Baca Juga

Jangkau Pelosok Papua Tengah, 10 Dapur Gizi Gratis Siap Beroperasi di Wilayah 3T Nabire

“Selama Satgas PKH menegakkan aturan, kita tetap berkomitmen mendukung. Tapi kalau Satgas PKH sendiri yang melakukan illegal mining, jelas kami tidak akan mendukung,” kata Peter Worabay dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

Politisi PDIP tersebut meminta penegakan hukum diberlakukan kepada seluruh pihak tanpa melihat latar belakang maupun status. Menurutnya, konsistensi aparat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Peter juga menyinggung keberadaan alat berat yang disebut digunakan oleh oknum aparat keamanan. Ia menduga terdapat seorang oknum yang memiliki tiga unit ekskavator dan beroperasi di kawasan Kilometer 40 Nabire.

Editor: Suriya Mohamad Said