DPR Papua Siapkan Program Kerja Pasca Pembentukan AKD

JAYAPURA, iNewsJayapura.id – Setelah alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR Papua terbentuk, Komisi I DPR Papua Bidang Pemerintahan Umum, telah menyiapkan beberapa program kerja. Salah satunya bersilahturami dengan 19 mitra kerja di Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long usai sidang Rapat Paripurna Penetapan Komisi Pimpinan dan Keanggota Alat Kelengkapan DPR Papua masa jabatan tahun 2024-2029, Selasa (04/02/2025).

Baca Juga

Terkait Penolakan MBG, Sebagai Wakil Rakyat Maka Kami Akan Mendengar Aspirasi Rakyat

Dia juga menyampaikan rasa syukur lantaran dipercayakan sebagai Ketua Komisi I selama 2,5 tahun ke depan.

“Berada di komisi ini, kami prioritaskan lembaga ini sejalan dan mendukung apa yang menjadi program pemerintah Papua dan seluruh stakeholder yang ada,” ujarnya.

Namun politisi partai Golkar ini menyampaikan bahwa program kerja yang akan dilaksanakan di Komisi I tidak sendiri, akan tetapi akan bersama dengan Wakil Ketua Komisi, Sekretaris dan seluruh anggotanya.

Baca Juga

DPR Papua Dukung Pembangunan Gedung GKI Pengharapan Jayapura

“Kami akan bekerja untuk melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi menyerap  aspirasi masyarakat, mengenai APBD 2025 dan 2026,” ucap Tan Wie Long.

Dia bilang, akan membangun komunikasi dan mengenal seluruh mitra kerja di Provinsi Papua, kemudian akan melakukan kunjungan kerja di seluruh kabupaten/kota untuk berkoordinasi yang berkaitan dengan pemerintahan.

“Harus ada saling keterkaitan, kami tetap dukung dan mengawasi apa yang menjadi program Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Baca Juga

AKD DPR Papua Resmi Disahkan, Berikut Susunannya

Along panggilan akrabnya menuturkan bahwa Komisi I memililiki mitra sebanyak 19 yang akan melakukan pembangunan dan membutuhkan kerja secara maksimal terutama dalam melakukan pengawasan APBD 2025.

“Yang paling krusial adalah permasalahan tanah. Kami akan membuka diri mendengar, membicarakan dan menyelesaikan secara bersama persoalan tanah di  Papua ini. Selama ini mungkin tidak diselesaikan antara pihak pemilik, pihak ketiga atau pihak pemerintah,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, persoalan yang  belum selesai juga menjadi perhatian seperti hak hidup orang Papua, masalah pendidikan, kesehatan, kendati tidak membidangi persoalan tersebut, tetapi pihaknya punya tanggungjawab untuk menyampaikan kepada pemerintah.

Editor : Sari