KAPP Papua Menolak Rencana Konferensi Oleh Ketua Umum Musa Haluk Periode 2018-2023

JAYAPURA, iNews.id - Badan Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP Papua) secara resmi menolak rencana Konferensi 3 KAPP Papua 2025 yang diinisiasi oleh mantan Ketua Umum KAPP Papua periode 2018-2023, Musa Haluk.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jayapura, Selasa (11/2/2025), Badan Pengurus Pusat KAPP Papua, menyebut bahwa rencana konferensi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan dinilai merugikan organisasi.

"Kami atas nama Badan Pengurus Pusat KAPP Papua yang sah menegaskan bahwa rencana Konferensi 3 yang akan dilaksanakan oleh Musa Haluk dan kawan-kawan adalah tindakan ilegal dan mencederai nama baik organisasi," tegas Herson Koirewoa, Ketua 1 Bidang Organisasi KAPP.

Herson menjelaskan bahwa Musa Haluk telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KAPP Papua dengan terlibat dalam partai politik dan maju sebagai calon legislatif. Pelanggaran ini menyebabkan kekosongan kepemimpinan (kefakuman) dalam organisasi.

Menurutnya, AD/ART ketika terjadi kefakuman, Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Sementara (PLT).

"Musa Haluk telah melanggar AD/ART dengan terlibat dalam politik praktis. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan mengeluarkan SK PLT kepada David Mikael Padwa sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi untuk menjalankan Konferensi Pusat," jelas Herson.

Herson menegaskan bahwa Konferensi 3 KAPP Papua sebenarnya telah dilaksanakan pada 27-29 Juli 2024 di Biak. Konferensi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten dan provinsi, serta memenuhi kuorum yang ditentukan oleh AD/ART.

"Konferensi 3 yang dilaksanakan di Biak telah memenuhi semua persyaratan dan menghasilkan keputusan yang sah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengulang konferensi yang sama. Apa yang dilakukan Musa Haluk dan kawan-kawan adalah tindakan ilegal dan merugikan organisasi," bebernya.

Badan Pengurus Pusat KAPP Papua juga telah melaporkan Musa Haluk dan kawan-kawan ke Polda Papua terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik organisasi. Selain itu, mereka telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memastikan bahwa tindakan Musa Haluk dan kawan-kawan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

"Kami telah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan mengajukan gugatan ke PTUN. Kami meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali undangan yang dikeluarkan oleh Musa Haluk dan kawan-kawan, karena kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah," ungkap Herson.

Hal senada juga disampaikan Amos K. Woru, Ketua Dewan Pengawas KAPP Papua. Ia menegaskan bahwa Akta Notaris yang dimiliki oleh Badan Pengurus Pusat saat ini adalah hasil perubahan dari Akta Notaris lama yang dimiliki oleh Musa Haluk. Perubahan ini dilakukan berdasarkan keputusan rapat pimpinan yang dilaksanakan pada Agustus 2024.

"Musa Haluk tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan Konferensi 3. Kami telah melakukan perubahan Akta Notaris dan AD/ART sesuai dengan keputusan rapat pimpinan. Apa yang dilakukan Musa Haluk adalah tindakan ilegal dan merugikan organisasi," tegas Amos.

Sementara itu, David Padwa, PLT Ketua Umum KAPP Papua, menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk tidak mendukung rencana Konferensi 3 yang akan dilaksanakan pada 13 Februari 2025 di Sasana Krida, Jayapura.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut ilegal dan bertentangan dengan AD/ART KAPP Papua.

"Kami meminta pemerintah untuk melakukan mediasi dan membatalkan rencana konferensi ini. KAPP Papua adalah mitra resmi pemerintah, dan kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kepentingan organisasi ini," ujar David.

David juga meminta kepada Musa Haluk dan kawan-kawan untuk kembali ke jalur yang benar dan tidak memecah belah organisasi.

"Kami mengajak semua pihak untuk kembali ke rumah dan bersama-sama membenahi organisasi ini demi kemajuan ekonomi Papua," pungkasnya.

Elpius Karoba, Ketua KAPP Papua Pegunungan menjelaskan bahwa kelompok yang merencanakan kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, Penjabat Sementara (PLT) hanya dapat dikeluarkan satu kali, dan masa jabatan PLT tersebut telah berakhir setelah Konferensi 3 di Biak dilaksanakan.

"Mereka mengeluarkan SK PLT setelah kami sudah melakukan Konferensi Pusat di Biak. SK yang mereka pakai tidak memenuhi syarat secara hukum karena masa jabatan PLT sudah berakhir. Ini adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum," jelas Elpius.

Ia menegaskan bahwa organisasi ini didirikan untuk kepentingan umum orang Papua, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

"Kami berharap teman-teman yang merencanakan kegiatan ini bisa bergabung kembali dengan kami. Jangan menunjukkan kebodohan kami kepada publik. Organisasi ini milik orang Papua, bukan milik keluarga atau individu," tegas Elpius.

Editor : Darul Muttaqin