Solidaritas Peduli Demokrasi Minta DPRD Jayawijaya Mediasi Polemik Rekrutmen DPRK Jalur Otsus

JAYAWIJAYA, iNews.id — Sejumlah perwakilan dari Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Jayawijaya melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Senin (14/04/2025). Audiensi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap proses seleksi anggota DPRK jalur Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak transparan dan tidak netral oleh panitia seleksi (pansel).

Ketua Solidaritas Peduli Demokrasi, Yulianus Mabel, dalam keterangannya usai audiensi, menyampaikan bahwa kehadiran mereka bertujuan meminta DPRD membuka ruang untuk menghadirkan pansel, Bupati Jayawijaya, Kesbangpol kabupaten dan provinsi, LMA, serta peserta seleksi, guna mempertanyakan kinerja pansel yang dianggap telah merugikan peserta dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kami temukan bahwa proses seleksi ini tidak berjalan normal. Misalnya saja, pansel tidak menjelaskan bobot nilai dari setiap tahapan seleksi. Ada juga peserta dari wilayah adat tertentu yang justru ditempatkan ke wilayah adat lain tanpa kejelasan,” tegas Yulianus.

Ia juga menyebut adanya kejanggalan lain seperti munculnya nama peserta yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap berkasnya, namun justru masuk dalam daftar lima besar.

“Hal-hal seperti ini menunjukkan pansel tidak profesional dan tidak netral, serta bertentangan dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Undang-undang Otsus Nomor 21 Tahun 2021. Jika dibiarkan, ini bisa memicu konflik sosial dan merusak hubungan kekeluargaan di antara masyarakat adat,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jayawijaya terpilih, Luki Wuka, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia berkomitmen memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan.

“Kami sudah menerima dan berdiskusi bersama teman-teman dari Solidaritas Peduli Demokrasi. Kami sepakat untuk memanggil pihak Kesbangpol, pansel, Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, serta LMA. Ini penting agar masyarakat yang merasa dikorbankan mendapat penjelasan langsung atas proses seleksi tersebut,” ujar Luki.

Ia menambahkan, permasalahan ini bisa berdampak panjang jika tidak segera diselesaikan secara terbuka dan adil, terutama terkait penempatan peserta pada wilayah adat yang tidak sesuai.

Editor : Darul Muttaqin