Menakar Keberhasilan Swasembada Pangan Lewat Deregulasi dan Hilirisasi

JAKARTA, iNewsJayapura.id - Pemerintah saat ini telah menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional melalui pendekatan yang sangat komprehensif.

Strategi besar ini mencakup deregulasi kebijakan, penguatan hilirisasi, modernisasi sektor pertanian, hingga ekspansi lahan produksi secara masif.

Baca Juga

Kapolres dan Bupati Jayapura Serta Forkopimda Panen Perdana Padi dan Jagung

Langkah tersebut dinilai krusial untuk memperkuat capaian swasembada sekaligus menjaga keberlanjutannya di tengah berbagai tantangan global dan ketidakpastian perubahan iklim yang terus membayangi.

Presiden Prabowo Subianto pun telah menegaskan bahwa keberhasilan dalam swasembada beras merupakan tonggak penting bagi kemandirian bangsa Indonesia.

Data menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton. Angka ini merupakan posisi tertinggi sepanjang sejarah dan hingga kini dilaporkan tetap berada dalam kondisi aman.

Produksi beras nasional pada tahun 2025 tercatat melonjak menjadi sekitar 34,71 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat terdampak fenomena El Nino.

Pertumbuhan di sektor pertanian ini pun berdampak positif terhadap ekonomi makro dengan memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai angka 5,11 persen pada kuartal terakhir tahun 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari keberanian pemerintah dalam melakukan transformasi besar-besaran, termasuk mencabut sekitar 500 regulasi internal yang selama ini menghambat gerak petani.

Baca Juga

Lembah Grime Memiliki Potensi Pertanian Yang Menjajikan

Salah satu contoh nyata adalah reformasi tata kelola pupuk yang kini distribusinya dilakukan secara langsung, cepat, dan tepat sasaran tanpa melalui birokrasi yang berbelit.

Kebijakan ini berhasil menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen sekaligus meningkatkan volume distribusi tanpa membebani anggaran tambahan. Di sisi lain, penetapan Harga Pembelian

Pemerintah untuk gabah sebesar Rp6.500 per kilogram telah mendorong perputaran ekonomi di tingkat pedesaan hingga menyentuh angka ratusan triliun rupiah.

Ke depan, agenda swasembada dan hilirisasi ini tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah. Strategi ketahanan pangan tidak hanya terpaku pada padi, tetapi juga diperluas ke berbagai komoditas strategis lainnya seperti kedelai, jagung, bawang, gula, hingga garam.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar