JAYAPURA, iNewsJayapura.id – Tiga pimpinan DPR Papua menyikapi aksi pemalangan paksa pintu masuk ruang kerja mereka dan ruang kerja Sekretaris DPR Papua yang dilakukan puluhan anggota DPR Papua pada 5 April 2023 lalu.
Diketahui sebelumnya, aksi pemalangan ini merupakan bentuk protes terhadap kevakuman DPR Papua dan juga menuntut kejelasan tugas pokok fungsi, hak dan kewajiban anggota legislatif tersebut.
Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw membantah keras tudingan sejumlah anggota DPR Papua terkait vakumnya kegiatan dewan saat ini.
Ketiganya pun sepakat menepis dan membantah semua tudingan tersebut. Tak hanya itu, ketiga pimpinan ini juga dengan tegas meminta agar semua anggota DPR Papua harus jujur dengan rakyat.
Bahkan pada kesempatan itu, Jhony Banua Rouw telah memperlihatkan daftar nama anggota DPR Papua yang sudah mengambil uang kegiatannya melalui pesan singkat di WhatsApp (WA) .
"Jadi sudah banyak anggota DPR Papua yang sudah mengambil dana untuk kegiatan yang disertai dengan bukti SPT dan SPPD. Untuk itu, kami minta agar semua anggota DPR Papua harus jujur,’’ ujar Jhony.
‘’Harusnya kita sudah menjawab aksi pemalangan ini diawal lalu, namun karena Wakil Ketua II, pak Yulianus Rumbairussy baru tiba di Jayapura, sehingga kita baru kali ini berikan klarifikasi,” kata Jhony, di Jayapura, Senin (10/4/2023).
Menurutnya, ada beberapa argumen yang menjadi tuntutan dalam pemalangan tersebut, pertama adalah meminta agar digelar badan musyawarah, kedua bahwa pimpinan selama ini vakum, tidak ada kegiatan dewan.
Meski begitu, kata dia, sejak ada undang-undang pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Provinsi Papua Selatan, Tengah dan Papua Pegunungan, maka wilayah kerja anggota DPR Papua saat ini hanya di delapan Kabupaten dan satu Kota.
Wakil II DPR Papua, Edoardus Kaize menyampaikan hal yang sama. Dia membantah jika saat ini dewan vakum atau terkait hak-hak yang tidak jalan. Sebab, faktanya tidak seperti itu.
Sebagai pimpinan, Politikus PDI Perjuangan ini juga telah mengikuti beberapa agenda kegiatan selama ini. “Saya pikir beberapa anggota dewan dan pimpinan semua ada ikut kegiatan di Kemendagri di Jakarta beberapa hari lalu, pasti tahu bahwa saat ini bukan tidak berproses atau vakum,sementara semua sedang berproses di Jakarta,” ujar Edo Kaize.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy meminta dengan tegas kepada semua anggota dewan DPR Papua harus jujur. Jika dikatakan vakum dan tidak ada kegiatan.
Sebab, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini sendiri pun mengaku cukup banyak menandatangani SPT.
“Teman-teman di Komisi itu banyak melakukan kegiatan, Komisi V misalnya banyak sekali melakukan rapat-rapat dan kegiatan ke Jakarta. Kita tidak saling mengklaim begitu, tetapi mari kita jujur saja,” ucapnya.
Rumbairussy menilai jika tuntutan dalam pemalangan itu terkait hak dan kewajiban. Namun yang menjadi pertanyaan dalam dirinya apakah anggota dewan membaca tata tertib.
Terlebih, kata dia, dalam tata tertib tersebut telah tertuang hak dan kewajiban, baik sebagai anggota maupun sebagai lembaga DPR.
“Jadi saya pikir kalau mau bikin statemen harus dikoreksi dulu, karena semua sudah jelas aturannya.Mengenai anggaran DPR atau anggaran Pemerintah Provinsi Papau, secara akumulatifnya sudah tahu,” ucapnya.
Diungkapkan, meskipun kegiatan-kegiatan anggota dewan,selama ini sudah berjalan.Namun yang dipersoalkan sekarang itu adalah Reses. Padahal hal ini sudah dibicarakan berulang kali oleh pimpinan di FGD, dan itu masih menunggu regulasi.
Dia pun mengatakan, bingung ketiak anggota dewan menyalahkan pimpinan lantaran semua sedang berproses di Kemendagri.
“Saya pikir selama ini ibu Sekwan kerjanya sudah cukup terbuka, dia sudah memberikan pelayanan yang baik dan ikut berjuang terkait masalah yang dihadapi ini dan melayani semua anggota dengan baik,” ucapnya.
Editor : Sari
Artikel Terkait
