JAYAPURA, iNewsJayapura.id – Ketua Komisi II DPR Papua, Mega Nikijuluw mengatakan, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum menerima Surat Penyediaan Dana atau SPD.
Hal tersebut disampaikan Mega saat rapat kerja bersama sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua bidang perekonomian.
‘’Program yang sudah direncanakan belum berjalan lantaran mereka belum menerima SPD,’’ kata Mega, di gedung DPR Papua, Kamis (11/5/2023).
Padahal, kata Mega, tidak lama lagi akan masuk pada APBD Perubahan 2023. Karena sebelum APBD Perubahan, LKPJ sudah harus ada untuk APBD 2023.
Mega mengatakan, permasalahan tersebut terungkap saat Komisi II DPR Papua menggelar rapat kerja pada Senin, 8 Mei lalu di salah satu hotel di Kota Jayapura.
‘’Kami telah melakukan rapat dengan mitra rumpun ekonomi, untuk memonitoring hasil kerja selama satu triwulan dalam APBD Induk 2023, agar dapat melihat program mana saja yang sudah turun dan menyentuh masyarakat, tapi tak satupun program berjalan,’’ ungkapnya.
Dia pun meminta kepada para SKPD mitra Komisi II agar menjalankan program tanpa menunggu SPD. Mega juga meminta pemerintah secepatnya memproses SPD agar program yang sudah dipersiapkan berjalan lantaran banyak program yang menyentuh masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Papua, Jhon Gobai mengatakan, jika berbicara visi “Papua Bangkit”, maka ekonomi yang harus dibangkitkan.
"Agar orang mandiri dan sejahtera di negerinya sendiri. Tetapi kelihatannya politik anggaran kita masih jauh dari harapan mewujudkan kebangkitan itu," ucapnya.
Terlebih, kata dia, mitra Komisi II DPR Papua tidak memiliki grand desain yang nyata yang dapat membangkitkan ekonomi.
‘’Yang ada hanya ego sektoral. Kalau grand desain ideal sudah terlalu banyak dan semua pintar bicara, tapi grand desain yang konkrit yang betul -betul membangkitkan itu tidak ada.
Editor : Sari
Artikel Terkait
