Tokoh Pemuda Tolak Aktivitas ULMWP di Tanah Papua

Syahriah Amir
Sejumlah tokoh pemuda adat Tabi menyampaikan penolakan aktivitas ULMWP di Tanah Papua. Foto : Darul Muttaqin.

JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Sejumlah tokoh pemuda adat Tabi dengan tegas menyatakan menolak segala aktivitas yang dilakukan kelompok United Liberatioan Movement For West Papua (ULMWP) di Tanah Papua, terlebih di Tanah Tabi.

Salahsatu tokoh pemuda adat Tabi, Kundrath Tukayo menyampaikan bahwa masyarakat Papua menginginkan kesejahteraan, oleh karena itu dirinya meminta kelompok tersebut menghentikan lobi-lobi politik yang memperjuangan kemerdekaan bagi Papua.

Kundrath pun menilai, pembangunan yang telah diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui otonomi khusus (Otsus) bagi Papua selama 25 tahun berjalan mengalami kegagalan.

"Kembali melihat bahwa kegagalan itu ada di pihak kami semua, sehingga orang Papua harus sadar kenapa masih menuntut merdeka, sementara pemerintah pusat menggelontorkan anggaran cukup besar," kata Kundrath didampingi sejumlah pemuda Papua, di Jayapura, Rabu (18/10/2023).

Pejabat di Papua, kata Kundrath, harus melakukan koreksi terhadap hal tersebut agar aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tertentu di luar negeri tidak lagi menjadi isu politik yang memperjualbelikan harkat dan martabat orang Papua untuk kepentingan mereka.

Kepada masyarakat di Tanah Papua, Kundrath mengimbau agar tidak terprovokasi dengan aktivitas yang dilakukan oleh ULMWP di luar negeri.

"Mereka melakukan itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, tetapi mengatasnamakan masyarakat Papua. Kami orang Papua menginginkan kesejahteraan bukan dengan cara melakukan aksi seperti yang dilakukan kelompok tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, kelompok ULMWP atau Pemerintahan Sementara West Papua memberikan dukungan pada kegiatan pertemuan Internasional Parliement West Papua (IPWP) di Parlemen Inggris pada hari ini, Rabu, 18 Oktober 2023 yang diikuti oleh Benny Wenda.

Dukungan tersebut dilakukan melalui seruan aksi di Jayapura pada Selasa (17/10/2023). Mereka mendesak Pemerintah Indonesia membuka akses kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke West Papua.

Editor : Sari

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network