SENTANI, iNewsJayapura.id - Aksi Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (15/8/2026), berujung pada ketegangan setelah massa mengaku tidak diperbolehkan melanjutkan aksi menuju Kantor Bupati Jayapura.
Massa akhirnya memusatkan aksi di kawasan Muara Jalan Pos 7 Sentani setelah sejumlah titik pergerakan massa disebut dihadang aparat keamanan.
KNPB menyebut aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi bertema “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”, yang sebelumnya telah digelar pada 3 Agustus 2026.
Koordinator aksi mengatakan, pihaknya awalnya menargetkan Kantor Bupati Jayapura sebagai lokasi penyampaian aspirasi. Namun, menurut KNPB, massa dihadang aparat sehingga memilih titik alternatif di Pos 7.
Ketegangan disebut terjadi di sejumlah titik. Massa dari Pojok dan Sosial diklaim dipukul mundur aparat, sementara massa dari Pos Posere atau Lapangan Theys yang melakukan long march menuju Pos 7 disebut sempat dihadang menggunakan water cannon.
KNPB mengklaim sedikitnya tiga orang mengalami luka ringan dalam benturan tersebut. Klaim ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian maupun fasilitas kesehatan.
Di tengah aksi, KNPB juga menyoroti jumlah personel keamanan yang dikerahkan. Mereka mengklaim lebih dari seribu personel diturunkan untuk mengamankan aksi.
KNPB menilai pengerahan aparat dalam jumlah besar justru menunjukkan adanya pembatasan terhadap ruang demokrasi.
“Ruang demokrasi benar-benar ditutup,” demikian klaim salah satu perwakilan KNPB dalam wawancara.
Aksi 15 Agustus ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan pengamanan aksi. KNPB juga membawa isu politik yang lebih luas.
Tanggal 15 Agustus dipilih karena bertepatan dengan penandatanganan New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Momentum tersebut oleh KNPB digunakan untuk kembali menyuarakan tuntutan politik terkait status dan hak politik masyarakat Papua.
Editor : Darul Muttaqin
Artikel Terkait
