JAYAPURA, iNewsJayapura.id – Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait kriteria orang asli Papua atau OAP dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 direspons oleh berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi.
Yesaya Saneraro Wamaer, akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura menilai implementasi rekomendasi asosiasi MRP se Papua dalam tahapan pilkada merupakan masalah serius yang mencerminkan kurangnya perencanaan dan komunikasi yang efektif antara MRP dan penyelenggara Pilkada.
“Mengapa MRP tidak lebih proaktif dalam menyampaikan rekomendasi mereka sebelum tahapan Pilkada dimulai? Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan mekanisme sinkronisasi yang lebih baik antara MRP dan lembaga pemilu, sehingga rekomendasi strategis seperti ini dapat diakomodasi sejak awal. Koordinasi yang lebih kuat dan terencana akan memastikan bahwa kepentingan OAP dapat diperjuangkan dengan lebih baik dalam proses demokrasi ini,” kata Yesaya.
Sebagai seorang akademisi di Universitas Cenderawasih, saya merasa penting untuk memberikan tanggapan kritis terhadap beberapa poin yang muncul terkait implementasi rekomendasi MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam tahapan Pilkada. Tanggapan ini bertujuan untuk mengajak semua pihak berpikir lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan ini seharusnya diintegrasikan dan dijalankan demi kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Berikut adalah pandangan saya:
Dia juga menilai keterbatasan waktu sering kali menjadi alasan utama mengapa kebijakan yang penting, seperti keharusan bupati/wakil bupati atau wali/wakil wali kota adalah OAP, tidak dapat dilaksanakan.
“Namun, hal ini mengundang pertanyaan, mengapa isu ini tidak diangkat lebih awal? Jika MRP melihat ini sebagai prioritas, mereka seharusnya memperjuangkan kebijakan ini jauh sebelum tahapan Pilkada dimulai. Dalam jangka panjang, perlu ada regulasi yang memperjelas dan mengamankan hak-hak representasi OAP, sehingga tidak terhambat oleh batasan waktu atau jadwal Pilkada yang sudah berjalan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa representasi OAP dalam kepemimpinan daerah dapat dijamin secara berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, MRP sebagai lembaga representatif OAP memiliki tugas yang sangat penting, namun keberhasilan mereka sangat tergantung pada kapasitas, kewenangan, dan dukungan yang mereka miliki. Agar MRP dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, diperlukan evaluasi yang terus-menerus dan penguatan kelembagaan.
Pemerintah pusat dan daerah harus memberikan dukungan penuh untuk memastikan MRP memiliki sarana yang memadai dalam mengadvokasi kepentingan OAP. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga peningkatan kapasitas anggota MRP melalui pelatihan dan pendidikan, agar mereka dapat berperan lebih efektif dalam menjalankan mandat mereka.
Dia pun mengungkapkan bahwa Legislatif memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi rekomendasi MRP, namun apakah legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat telah bekerja dengan baik untuk mendorong perubahan regulasi yang diperlukan. Upaya untuk merevisi atau memperbarui regulasi yang mendukung rekomendasi MRP harus menjadi prioritas.
“Legislator harus lebih aktif dalam mengadvokasi kepentingan OAP dan memastikan bahwa rekomendasi MRP diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk implementasi kebijakan yang berpihak pada OAP,” ucap Yesaya, di Jayapura, Kamis (8/8/2024).
Dia menegaskan bahwa meskipun dinilai penting dan bagus, namun Rekomendasi MRP memerlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan dalam lima tahun ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam perencanaan, komunikasi, dan implementasi.
“MRP harus lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Selain itu, sosialisasi yang efektif tentang pentingnya rekomendasi MRP kepada publik juga diperlukan untuk menggalang dukungan yang lebih luas. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, kita dapat memastikan bahwa kepentingan OAP dalam kepemimpinan lokal dapat diakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang,” ucapnya.
Editor : Sari
Artikel Terkait
