JAYAPURA, iNews.id – Ketua Fraksi Gabungan PKS dan P3, H. Junaidi Rahim menyebut Papua saat ini masuk di urutan ke sepuluh termiskin. Padahal uang sangat banyak namun sekarang ini bisa terjadi penambahan angka kemiskinan jika setiap Kepala Daerah tidak mendalami APBD itu sendiri.
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik harus mempelajari dan menghayati APBD yang sudah disetujui bersama DPR.
Hal itu disampaikan menghindari APBD yang sudah di sahkan dan disetujui dari DPR dan kepala daerah setempat, maka hasil di lapangan tidak sesuai. “Jangan bicara dengan rakyat hal yang sangat memberikan harapan namun kenyataannya tidak ada hasil,” ujar Juadi Rahim di ruang kerjanya, Senin (03/2/2025) siang.
Dikatakan, setiap kepala daerah baik itu Gubernur maupun Bupati dan Walikota harus benar-benar mempelajari dan menghayati isi dan makna dari APBD. Sebab APBD bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Meski diakuinya, dengan anggaran yang minim namun jika tidak dikelolah secara efisien dan cermat maka manfaat dari APBD itu sendiri akan hancur.
Iapun menyampaikan setuju pernyataan Presiden RI Prabowo terhadap pemangkasan APBD dari sisi perjalanan dinas, operasional, dan belanja PNS.
“Hal ini saya setuju karena jika tidak, apa mau yang dikerjakan dan kalau instansi hampir tidak ada kegiatan. Jadi kita harus selaraskan apa yang menjadi keinginan presiden terhadap pemangkasan anggaran yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan,” tukasnya.
Menurut politisi partai PKS ini bahwa, pengentasan kemiskinan mempunyai teori yang berbeda dengan penyelenggaraan APBD selama ini, yang hanya fokus memberikan kegiatan yang sifatnya tidak bermanfaat. “Paling diberikan bantuan seperti bibit, namun dibiarkan begitu saja tanpa ada pengawalan dan pengawasan,” paparnya.
Papua, kata Junaidi Rahim, tidak bakal maju jika setiap kepala daerah tidak mencermati dan menghayati setiap item dari APBD itu sendiri. “Kalau kita tidak pandai memanejemen dari APBD ini bisa bisa kita akan mengalami kemunduran, apalagi dana APBD saat ini di pangkas karena penghematan,” ujarnya.
“Kita lihat statistik kemiskinan kemudian, kita lihat setelah terjadi pemekaran baru Provinsi. Saya yakin kalau kepala daerah menggunakan pola lama, maka saya yakin akan stagnan,” pungkasnya.
Editor : Darul Muttaqin
Artikel Terkait
