YAHUKIMO, iNewsJayapura.id - Anggota DPR Papua Pegunungan dari Komisi I yang membidangi Hukum dan HAM, Hengki Bayage, mengecam keras dugaan tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian hingga menyebabkan tewasnya seorang warga sipil di Kabupaten Yahukimo pada Rabu (03/9/2025). Korban diketahui bernama Victor Deal, seorang pemuda Yahukimo.
Menurut Hengki, Victor tewas setelah diduga ditangkap dan disiksa aparat kepolisian saat sedang berjalan di jalan raya. “Victor Deal ini pemuda biasa, tidak terlibat dalam persoalan apa pun. Saat itu memang ia dalam kondisi habis minum, tetapi tidak mengganggu siapa pun. Namun ia ditangkap, dianiaya, hingga akhirnya meninggal dunia di tangan polisi,” ujar Hengki Bayage melalui sambungan telepon, Kamis (04/9/2025).
Hengki menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. “Ini penganiayaan murni. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan seperti ini. Polisi harus bertanggung jawab dan pelaku segera diproses secara hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, kasus kematian Victor Deal bukanlah peristiwa pertama di Yahukimo. Sebelumnya, pada 20 Agustus 2024, seorang anggota Bawaslu Yahukimo, Tobias Silak, juga meninggal dunia akibat ditembak aparat keamanan di Pos Penjagaan Sekla. Dalam kejadian yang sama, satu warga lainnya bernama Naro Dapla juga mengalami luka-luka.
“Ini sudah yang ketiga kalinya terjadi di Yahukimo. Mulai dari Tobias Silak, kemudian Naro Dapla, dan sekarang Victor Deal. Semua korban adalah masyarakat sipil, dan sampai hari ini tidak ada keadilan maupun pertanggungjawaban dari aparat maupun pemerintah,” ungkap Hengki.
Hengki menilai, pembiaran atas kasus-kasus serupa dapat menimbulkan rasa trauma mendalam di kalangan masyarakat Yahukimo dan berpotensi mengancam keamanan di wilayah tersebut. Karena itu, ia meminta pihak kepolisian, pemerintah daerah, serta DPRD Kabupaten Yahukimo segera duduk bersama mencari solusi.
“Kami minta Kapolres Yahukimo, DPRD, dan pemerintah daerah untuk serius menangani persoalan ini. Jangan biarkan pelaku bebas tanpa proses hukum. Nyawa manusia itu sangat berharga. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi keluarga korban,” tegasnya.
Politisi Fraksi Gabungan PDI Perjuangan itu menekankan, negara tidak boleh mentolerir tindakan aparat yang melanggar hukum. Ia mendesak agar Presiden, Kapolri, hingga jajaran kepolisian di daerah segera turun tangan menindak tegas pelaku penganiayaan.
“Kalau kasus ini dibiarkan, akan menjadi kebiasaan. Ke depan masyarakat sipil akan terus menjadi korban. Karena itu pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Hengki.
Editor : Darul Muttaqin
Artikel Terkait
