Laksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Ini Pesan Ka Kanwil Papua Barat

MANOKWARI, Inewsjayapura.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua Barat melaksanakan Pencanangan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2023.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan komitmen jajaran Kemenkumham Papua Barat untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kemenkumham Papua Barat, pada Rabu (25/1/2022), Arfai, Manokwari, Papua Barat.

Kepala Kantor Wilayah Papua Barat, Taufiqurrakhman, berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkumham agar menjalankan dengan sungguh-sungguh pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam Pakta Integritas atau janji kinerja tersebut.

Dimana Pakta Integritas dan Nilai-nilai Kementerian harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Sekaligus menjadi pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada jajaran kantor wilayah kementerian hukum dan HAM di Papua Barat, tahun 2023 semakin maksimal dilaksanakan.

"Janji kinerja ini juga merupakan pencanangan pembangunan zona integritas ini adalah peningkatan pelayanan pada masyarakat. Dimana dengan Zona Integritas (ZI) ini, maka segala bentuk pelayanan haruslah dapat diperoleh dengan mudah, murah, cepat, tepat, berkepastian dan berkemanfataan harus bisa direalisasikan kepada Masyarakat," ungkap Kepala Kantor Wilayah Papua Barat, Taufiqurrakhman.

Imigrasi kini usia ke 73 tahun terus berbenah dan melakukan pelayanan pembuatan pasport dengan mendatangi rumahnya seperti pelayanan kepada Masyarakat penderita Disabilitas, juga kini Pembuatan Pasport juga sudah mulai hadir di tempat - tempat terbuka di Mall (pusat pembelanjaan, red), dan sudah pasti tidak ada pungli.

"intinya adalah untuk peningkatan pelayanan kepada Masyarakat. Dan bagaimana mekanismenya, ya sudah tentu kepada segala bentuk pemanfaatan dari pelayanan bisa diperoleh dengan baik. Jika di keimigrasian adalah bagaimana Masyarakat bisa peroleh pasport dengan mudah dan bahkan bila perlu harus jemput bola dan hadir ditengah masyarakat secara langsung," cetusnya.

"Sementara dalam bidang pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan di Lapas atau Rutan, wajib mereka mendapatkan pelayanan dan hak-haknya sesuai aturan, dan tidak ada pungli," tegasnya.

Sembari menambahkan, bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini tidak hanya dipandang dan dipahami sebagai seremonial tahunan saja, melainkan lebih kepada penguatan kembali substansi dan maksud dari kegiatan ini.

"Kita targetkan dengan semakin berinovasi dan berintegritas maka jajaran UPT dan Satker di Kemenkumham Wilayah Papua Barat di tahun 2023, bisa meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun 2023," ujarnya.

Editor : Herawati