Komisi V DPR Papua Berharap Ada Intervensi Pemerintah Pusat Soal Kekurangan Anggaran

JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Ketua Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan,  Kamasan Jakobus Komboy mengungkapkan,  jika saat ini terjadi pengurangan anggaran pasca perubahan UU Otsus jilid II dan Daerah Otonom Baru (DOB), sehingga hal itu berimbas pada dunia Pendidikan dan Kesehatan.

"Untuk itu kami berharap ada intervensi dari Pemerintah Pusat soal kekurangan anggaran tersebut," kata Kamasan Jakobus Komboy kepada awak media usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) 3 Rumah Sakit, yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Entrop,  Kota Jayapura,  Rabu (1/2/23).

Lanjut dikatakan, dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Otsus, maka dana urusan bersama sudah ada pada Kota dan Kabupaten. Termasuk anggaran pada Provinsi Induk sudah dibagi di 3 DOB, sehingga anggaran di Papua induk jadi menurun.

"Ini yang berimbas pada dunia Pendidikan dan Kesehatan. Terutama pada pelayanan kesehatan yang langsung pada RSUD Jayapura dan RSUD Abepura," jelasnya.

Bahkan kata Jack Komboy sapaan akrab mantan pemain handal Persipura itu, banyak dari masyarakat terutama di bidang kesehatan yang kena imbas. Oleh karena itu, pihaknya mengundang Rumah Sakit Pemerintah yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RS Jiwa untuk bagaimana mengetahui situasi terkini setelah penetapan APBD 2023.

Dijelaskan, jika dalam pertemuan ini, pihaknya telah mengambil kesimpulan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, harus sesegera mungkin ada kerjasama antara Rumah Sakit rujukan utama yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura dengan Pemerintah Kabupaten Kota dan 3 Pemerintah Provinsi baru atau DOB.

"Sehingga ada jaminan terhadap pasiennya yang akan dirujuk ke dua rumah sakit pemerintah yang ada di Papua, yakni RSUD Jayapura dan RSUD Abepura," terangnya.

Sedangkan untuk jangka pendek pihaknya berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua. Khususnya TAPD, dimana akan dilaporkan hasil pertemuan ke pimpinan DPR Papua dan mengundang tim TAPD Provinsi Papua bersama-sama agar mencari solusi.

"Jadi untuk pembiayaan dalam proses pelayanan di dua rumah sakit ini harus tetap berjalan, karena setiap hari ada pasien yang datang dan tidak mungkin ditelantarkan, karena tugas rumah sakit adalah melayani pasien. Oleh sebab itu,  dua rumah sakit ini tetap eksis,” tegasnya.

Editor : Herawati