Masyarakat Ketengban Tolak Tim Kajian DOB ke Pegunungan Bintang

JAYAPURA,iNewsJayapura.id - Puluhan masyarakat Ketengban Pegunungan Bintang geruduk kantor maskapai AMA di kompleks Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Senin (19/6/2023) pagi.

Kedatangan masyarakat yang juga tergabung dalam Forum Peduli Pemekaran Ketenban ini untuk meminta klarifikasi kepada Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana dan Tim DOB yang direncanakan terbang ke Ketengban, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Selain masyarakat, beberapa anggota dewan baik DPRD Pegunungan Bintang maupun DPR Papua turut dalam aksi tersebut.

Ignatius Mimin selaku tokoh senior Pegunungan Bintang dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya meminta Bupati dan tim DOB fokus untuk mendahulukan pemekaran Ketengban, bukan dengan daerah lain yani Okmin Pegunungan dan Okmin Selatan.

"Memang Pegunungan Bintang sudah saatnya dimekarkan, karena memiliki wilayah yang cukup luas, namun Ketengban yang sudah sangat lama diurus untuk dimekarkan sudah sejak 2006 sampai sekarang. Sehingga kami meminta fokus dulu ke Ketengban," ucapnya.

Menurutnya, kedatangan tim kajian DOB bersama Bupati ke Ketengban dengann rencana melakukan kajian ulang sama saja memulai proses dari awal.

"Kami tolak kedatangan dan rencana tim ke Ketengban. Menurut kami itu sudah selesai dari tahun 2006 itu. Mau kajian apa lagi, kalau mau kaji batas wilayah itu namanya mengulang. Jangan mulai yang baru lagi," ucapnya.

"Kami ingin Ketengban yang sudah lebih dulu jadi untuk dimekarkan dulu, bukan Okmin yang baru menjadi wacana ini. Kita sama-sama menginginkan Pegunungan Bintang ini dimekarkan, tapi Ketengban dulu,"sambungnya.

Dikatakan, rencana pemekaran Ketengban sudah ada dalam Amanat Presiden (Ampres) bersama beberapa wilayah rencana DOB yang lain di Papua.

"Jangan dikorek-korek. Ketengban sudah ada Ampresnya, dia nomor dua setelah Griminawa," jelasnya.

Senada dengan Ignatius, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Junius Tengket mengaku selama ini belum ada aspirasi untuk Pemekaran Pegunungan Bintang selain Ketengban.

"Kalau ada pasti kami terima karena ini aspirasi masyarakat, namun selama ini belum ada aspirasi yang lain selain Ketengban. Kami juga beluk tahu ada kunjungan tim kajian DOB ke Ketengban, karena memang tidak ada pemberitahuan," kata Junius.

Pihaknya meminta tidak ada pergeseran 14 Distrik yang ada di Ketengban, lantaran itu sudah final sesuai dengan kajian awal.

"Jangan ada pergeseran distrik-distrik itu dari rencana DOB Ketengban. Karena Ketengban sudah lebih dulu dikaji dan sudah siap dimekarkan," katanya.

Untuk menekankan Kabupaten Pegunungan Bintang, kata dia, perlu pembiayaan yang tidak sedikit. Sementara kondisi terbalik, APBD Pegunungan Bintang tidak mampu untuk menanggulangi wilayah DOB itu.

"Jadi kalau mau dimekarkan tiga DOB ambil uang dari mana, karena postur anggaran kita di APBD terbatas. Maka cukup untuk satu DOB dan itu menurut kami Ketengban lebih dulu. Satu-satu lah, karena anggaran tidak ada,"ucapnya.

Sementara, Ketua Forum Peduli Pemekaran Ketengban, Sandi Levy mengancam melakukan aksi jika tim kajian DOB melakukan perubahan atas kajian DOB Ketengban.

"Tidak boleh ada pergeseran 14 Distrik di Ketengban. Kalau itu terjadi dan tim kajian menggeser Ketengban maka kami tidak tinggal diam,"tegasnya.

Anggota DPR Papua, Tarius Mull mengaku aksi masyarakat di depan kantor maskapai AMA tersebut bentuk protes warga terhadap ketidak terbukaan Pemimpin daerah atas rencana DOB.

"Saya harap pemerintah daerah menjalin komunikasi dengan semua pihak. Ada tiga lembaga besar disana, yakni eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Jadi harus terbuka," ujarnya.

Menurutnya, terkait pemekaran, masyarakat harus tahu atas semua update yang terjadi. Pasalnya wacana  pemekaran Ketengban sudah sangat lama, dan bahkan sudah masuk Ampres RI.

"Harus disampaikan kepada masyarakat semua terkait soal ini. Saya asli Ketengban jadi saya  harus kawal juga soal ini agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," pungkasnya.

Editor : Sari