Pasca Kunker Jokowi, Isu Tiga Periode Menyeruak di Papua

JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah belasan kali ke Papua sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2014 silam.

Hal ini tentu dilatarbelakangi kecintaan Jokowi terhadap Papua. Semangat pemerataan pembangunan wilayah Indonesia Timur menjadi janji politik yang terus diupayakan diwujudkan.

Presiden ke 7 ini menang mutlak di Papua, baik pada Periode pertama maupun keduanya. Ini juga gayung bersambut  kecintaan masyarakat Papua terhadap pemimpinan Presiden Jokowi.

Diakhir masa tugasnya, ternyata isu menyeruak dari rakyat Papua, yakni untuk tiga Periode Presiden Joko Widodo. Kerja nyata Jokowi mampu membuat Rakyat Papua enggan berpaling.

Pembina Barisan Merah Putih (BMP) Papua sekaligus Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), William Frans Ansanai mengungkap dukungan tiga Periode Presiden Jokowi.

"Beliau ini memiliki rekam jejak  yang berbeda dari yang lain, memiliki karakter yang berbeda dan beliau beranjak dari masyarakat susah. Sehingga beliau bisa merasakan kesulitan yanh dirasakan oleh masyarakat yang lain. Poin inilah yang membuat masyarakat Papua menjatuhkan pilihannya kepada Presiden Jokowi," ucapnya di Jayapura, Sabtu (8/7/2023).

Atas hal ini, masyarakat Papua berharap Jokowi masih bisa melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden. Meskipun untuk hal itu harus amandemen.

"Sampelnya saat peresmian Bandar Udara Ewer Kabupaten Asmat. Masyarakat minta Jokowi lanjut Presiden. Di Kota Jayapura juga termasuk di wilayah lain. Itu 80 persen masyarakat Papua baik asli maupun nusantara meminta lanjut tiga periode,"ucapnya.

Langkah Presiden Jokowi yang mencabut Moratorium pemekaran Papua juga dinilai sebagai langkah berani seorang Presiden terhadap Papua. Moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru) dibuat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Beliau berani mencabut moratorium itu khusus Papua, sehingga hari ini kita bisa merasakan adanya DOB. Itu sejarah yang dilakukan Presiden saat pertemuan dengan Bara JP di Kabupaten Rotendau NTT. Saya yang meminta bapak Presiden untuk melakukan pemekaran melalui Teten Masduki yang sebelumnya menjabat kepala staf Kepresidenan,"ucapnya.

"Presiden Jokowi adalah anugrah bagi Bangsa ini termasuk khusunya bangsa Papua dalam negara ini,"sambungnya.

Oleh karena itu, kata dia, tidak perlu lagi orang Papua mau berdiri sendiri membentuk negara sendiri atau ingin merdeka, lantaran Presiden Jokowi telah melakukan kerja pemerataan di Papua, yang dulunya jomplang.

"Karena di Era Jokowi semua rata, jadi tidak perlu Merdeka. Gerakan Itu hanya sekelompok kecil orang, yang mempunyai kemauan tapi tidak bisa mewujudkan. Akhirnya berbicara melalui jalur-jalur yang mendiskriditkan negara ini dibawah kepemimpinan bapak Jokowi. Jokowi adalah simbol keberanian dalam mengambil keputusan untuk bangsa dan negara ini,"tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, Negara membutuhkan Jokowi untuk tiga Periode.  Dan itu dapat terjadi jika amandemen UUD 1945. Sejarahnya sudah empat kali amandemen UUD 1945 di Indonesia, yang dilakukan untuk melindungi negara ini dari pemimpin yang KKN.

"Lantas kalau ada pemimpin yang baik dan tidak melakukan KKN serta memiliki kinerja baik, maka kita perlu jujur terhadap pemimpinan yang seperti itu. Maka perlu amandemen. Yang tujuannya melindungi pemimpinan yang baik untuk bangsa ini,"tandasnya.

"Karena ini animo masyarakat, sehingga tidak salah jika Presiden Jokowi diberikan kesempatan untuk tiga periode. Dengan amandemen maka Jokowi bisa kembali bertarung pada Pemilu 2024. Bisa juga SBY turut kontestasi,"imbuhnya.

Dirinya meyakini jika terjadi amandemen dan Presiden Jokowi bisa  turut dalam kontestasi, maka pasti menang.

"Jangankan Papua, seluruh Indonesia ini kami yakin 100 persen untuk Jokowi. Kalau di Papua kan sempat itu muncul pernyataan kalau Jokowi tidak jadi Presiden biarlah jadi Presiden di Papua. Ini pernyataan ekstrem atas kecintaan terhadap Jokowi,"jelasnya.

Terkait Jokowi Tiga Periode, diakui Frans, sudah menjadi putusan dalam Rapimnas Bara JP beberapa waktu lalu.

"Ini sudah menjadi hasil Rapimnas Bara JP bahwa sudah juga disosialisasikan secara Nasional. NTT dan Papua sudah bunyi duluan,"katanya.

Terkait akan adanya pro kontra terkait munculnya kembali Isu Tiga Periode Presiden Jokowi, pihaknya menyebut itu hak setiap orang.

"Kita memang suka menabrak sesuatu yang tidak memberi ruang kepada orang yang baik. Undang-undang bisa diamandemen. Kalau dianggap melanggar UU silahkan dibuktikan. Karena yang tidak bisa diubah itu hanya Kitab Suci.

Negara ini tidak bisa diubah hanya dengan partai-partai politik ini. Reformasi saja bisa terjadi dan itu kehendak rakyat, sama juga ini, kalau ini kehendak rakyat kenapa tidak, harusnya Parpol bisa mempertimbangkan itu,"ucapnya.

"Kalau orang menilai ini negatif, ya silahkan, namun bagi kami Jokowi adalah Presiden kami. Meskipun beliau juga menyampaikan tidak tiga periode, namun bagi kami tidak ada pilihan lain, bagi kami Jokowi tiga Periode. Karena kami tahu, tidak ada Presiden lain lagi, selain Presiden Jokowi.

Animo terhadap Jokowi masih tinggi, Sekitar 83 persen tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi. Jokowi dianggap mampu meningkatkan pembangunan di Indonesia.

"Kalau Presiden yang bisa menjalankan amanat rakyat ya bisa dong dikasih tiga periode. Bisa dong UU diubah, tapi kalau Presiden ternyata tidak baik ya dua  Periode saja atau bahkan dihentikan ditengah jalan.

Inikan belum final, belum masuk tahapan untuk Partai mendaftarkan Calon Presidennya.  Semua punya hak dong. Semoga pimpin partai menyadari dan amanndemeb  atau menunda pemilu,"pungkasnya.

Editor : Sari