Rakor Fordasi 2023 di Manokwari Hasilkan 8 Rekomendasi

MANOKWARI, iNews.id - Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) tahun 2023 yang berlangsung selama dua hari (26-27 September 2023) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menghasilkan delapan rekomendasi yang dikenal sebagai 'Pesan Manokwari'.

Delapan 'Pesan Manokwari' ini dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Jacob S Fonataba, pada penutupan Rakor Fordasi 2023, pada Rabu malam.

Baca Juga

Buka Rakor Fordasi 2023, Paulus Waterpauw: Perkuat Kerja Sama 9 Provinsi

"Delegasi Fordasi setuju untuk mengumumkan 'Pesan Manokwari' yang membahas tentang kemitraan untuk meningkatkan daya saing wilayah-wilayah khusus dan/atau istimewa," kata Jacob Fonataba.

Dia menjelaskan bahwa rekomendasi pertama adalah menerima Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya sebagai anggota baru Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia.

Rekomendasi kedua adalah meningkatkan koordinasi kemitraan secara intensif antara wilayah-wilayah desentralisasi asimetris dengan daerah lainnya untuk membangun kerja sama yang lebih spesifik dan konkret guna meningkatkan daya saing wilayah tersebut.

Ini dapat dicapai melalui identifikasi, pengembangan, dan kerja sama dalam pemasaran produk unggulan masing-masing wilayah di sektor pertambangan, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pariwisata, industri kreatif, infrastruktur, dan kebudayaan.

Selanjutnya, asistensi dan pertukaran pengetahuan, serta teknologi, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang unggul.

"Kemudian, Kementerian Dalam Negeri akan memfasilitasi penandatanganan kesepakatan bersama mengenai kerja sama antara wilayah-wilayah khusus dan/atau istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Jacob.

Rekomendasi ketiga adalah memperkuat kelembagaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia sebagai mitra strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menerapkan desentralisasi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan teknisnya akan dilakukan melalui penunjukan Sekretariat Bersama Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Sekber Fordasi) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan melibatkan personel dari perangkat daerah yang memiliki urusan khusus dan/atau istimewa.

"Dalam mengelola Forum Desentralisasi Asimetris ini, penting untuk melibatkan personel dari perangkat daerah," kata Jacob.

Dia melanjutkan bahwa rekomendasi keempat adalah untuk mendorong fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam meningkatkan daya saing wilayah-wilayah desentralisasi asimetris yang masih tertinggal.

Rekomendasi kelima adalah untuk bersama-sama dengan Pemerintah Pusat mengatasi masalah kemiskinan ekstrim, stunting pada balita akibat kekurangan gizi, mengendalikan inflasi, meningkatkan ketahanan pangan, menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global, menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, serta menangani kejahatan lintas batas.

Rekomendasi keenam adalah berkomitmen untuk bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, untuk suksesnya pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah yang akan diadakan serentak pada tahun 2024.

Rekomendasi ketujuh adalah bahwa FORDASI akan memperjuangkan aspek kekhususan dan keistimewaan desentralisasi asimetris, serta program-program strategis dalam rancangan teknokratik RPJMN tahun 2025-2029 kepada Kementerian PPN/BAPPENAS dan kementerian/lembaga lainnya.

"Rekomendasi yang kedelapan adalah bahwa pertemuan Forum Desentralisasi Asimetris tahun 2024 akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Jacob Fonataba.

Sebagai informasi tambahan, Rakor FORDASI 2023 di Manokwari dihadiri oleh gubernur dan delegasi dari sembilan provinsi desentralisasi asimetris, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Selain itu, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Valentinus Sudarjanto, dan Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden, Velix Fernando Wanggai, juga turut hadir dalam acara tersebut.

Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta