Hakordia 2023, BPJS Kesehatan Gencarkan Layanan dan Edukasi Para Peserta JKN

JAYAPURA, iNewsJayapura.id – Sebagai upaya optimalisasi dan perluasan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan membuka gerai pelayanan sekaligus menyemarakkan kegiatan Road to Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia) 2023 Papua yang diselenggarakan Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) di Istora Papua Bangkit Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (14/11/2023). 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase memastikan bahwa pelayanan administrasi yang diberikan dapat diakses dengan mudah dan gratis bagi setiap peserta JKN.

Baca Juga

Ka Ops Damai Cartenz-2023 Dianugerahi Penghargaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Komitmen BPJS Kesehatan adalah untuk bisa terus mengedukasi dan memberikan pelayanan seluas-luasnya, salah satunya melalui keikutsertaan kami pada kegiatan Harkodia ini yang diadakan rutin setiap tahun oleh KPK. Melalui kegiatan ini, kami memberikan penjelasan terkait ragam kanal layanan JKN kepada para peserta JKN, sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada peserta JKN terkait integritas BPJS Kesehatan dalam mengelola JKN,” ungkap Deny.

Deny menjelaskan bahwa kanal layanan yang sediakan beragam dan seluruhnya berorientasi terhadap kebutuhan peserta. Bagi peserta yang memiliki gawai maka dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan berbasis WhatsApp atau Pandawa (08118165165), BPJS Kesehatan Care Center 165, dan fitur Chat Assistant CHIKA (08118750400). Sedangkan, pelayanan ditempat bisa menuju ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melihat jadwal BPJS Keliling yang hadir ke kelurahan atau kecamatan setempat.

“Dalam kegiatan Hakordia ini, masyarakat dapat memanfaatkan booth layanan kami, untuk mencari informasi maupun pengaduan seputar Program JKN. Informasi yang didapatkan seputar kanal layanan administrasi yang beragam, maupun pengaduan layanan oleh peserta. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berupaya memberikan layanan yang terbaik kepada peserta,” ucapnya.

Tak hanya itu, peserta juga mendapat edukasi terkait skrining riwayat kesehatan. Skrining riwayat kesehatan berguna untuk mendeteksi dini penyakit kronis, yakni diabetes melitus, hipertensi, ginjal kronis, dan jantung koroner.

“Pendeteksian dini penyakit kronis bertujuan untuk mengidentifikasi risiko penyakit pada peserta, agar segera dapat dicegah sebelum munculnya penyakit tersebut. Hal ini kami informasikan kepada peserta berkaitan dengan program skrining riwayat kesehatan, yang saat ini juga wajib dilakukan oleh peserta satu kali dalam setahun,” tambahnya.

Deny juga menambahkan, sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat atas dana JKN yang dikelola. Ia menyampaikan dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan pada Road to Harkodia 2023 Papua, menjadi langkah nyata bagi BPJS Kesehatan untuk melawan segala bentuk korupsi yang terjadi.

“Keikutsertaan kami dalam kegiatan Harkodia, menjadi bukti kami dalam mendukung gerakan anti korupsi. Selain itu, secara internal kami juga telah berkomitmen dalam menjalankan Good Governance. Hal ini bertujuan agar setiap peserta JKN bisa mendapatkan pelayanan yang setara dan dapat mengakses informasi serta berbagai layanan sesuai kebutuhan masing-masing peserta,” kata Deny.

Gerai BPJS Kesehatan saat memberikan pelayanan di kegiatan Harkodia di Istora Papua Bangkit. Foto: Istimewa

Hadir pada booth BPJS Kesehatan, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Derek Hegemur, yang menyampaikan apresiasi dan urgensi JKN kepada BPJS Kesehatan. Johanis menyampaikan peran kredibilitas BPJS Kesehatan dalam mengelola dana JKN sangat vital untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan JKN. Sementara itu, Derek Hegemur menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah berlangsung antara BPJS Kesehatan dengan Pemeritah Provinsi Papua dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Papua.

“BPJS Kesehatan mempunyai peran tunggal yang vital dalam mengelola dana JKN. Lembaga ini indenpenden dan bertanggung jawab kepada Presiden atas seluruh dana JKN yang dikumpulkan untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang optimal. Akuntabilitas dan Inklusifitas pengelolaan dana JKN memiliki risiko yang tinggi, sehingga kami sangat berharap BPJS Kesehatan dapat terus menjaga amanah dan terus menjadi lembaga barometer seperti saat ini,” ungkap Johanis.

Terakhir, menanggapi Johanis dan Derek, Deny menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Pemprov Papua yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam menyukseskan Program JKN. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada organisasi untuk dapat mengelola dana JKN dengan amanah.

Editor : Damn