6 Parpol di Maluku Tenggara Tak Teken Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024

MALUKU TENGGARA, iNewsJayapura.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tenggara menggelar apel siaga pengawasan dan deklarasi kampanye damai pemilu 2024 di Kawasan Lapangan RRI Tual, Senin (27/11/2023)

Aksi yang digelar satu hari menjelang dimulainya masa kampanye pada 28 November 2023 ini, tampak cukup menarik dengan adanya parade jalan kaki sejauh dua kilometer dari Taman Watdek hingga Lapangan RRI Tual oleh komponen Bawaslu dari tingkat kabupaten hingga desa se-Maluku Tenggara.

Baca Juga

Dua Instruksi Penting PKS untuk Menangkan JBR – Hadir di Pilkada Kota Jayapura

Sayangnya, dalam momentum deklarasi kampanye pemilu damai 2024 harus ternodai dengan ketidakhadiran enam parpol peserta Pemilu 2024.

Keenam parpol di Malra yang tidak hadir tersebut yakni Partai Nasdem, Buruh, Demokrat, Garuda, Ummat dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Sementara 12 parpol lainnya bersama Bawaslu, perwakilan Pemda Malra, Pimpinan TNI/ Polri hadir membacakan ikrar dan meneken tanda tangannya pada spanduk deklarasi kampanye.

Baca Juga

Milenial Papua for PW Gelar Lomba Tiktok Jingle Kaka Besar Manyala

Belum diketahui pasti alasan dibalik ketidakhadiran enam parpol, yang tiga diantaranya adalah memiliki kursi di Parlementaria Malra.

Padahal, menurut Kordiv HP2H Bawaslu Malra Marselus Hungan bahwa undangan kegiatan telah disebarkan ke semua parpol di Maluku Tenggara.

Sementara itu, sebelumnya, Bawaslu Malra menegaskan komitmennya akan mengawasi tahapan kampanye dari potensi berbagai pelanggaran pemilu, seperti politik uang serta keterlibatan PNS dan aparat desa.

Baca Juga

Panel Survei Indonesia : Paulus Waterpauw Unggul Dalam Survei Pilkada Papua

“Siapapun dia, ketika dia melakukan pelanggaran pemilu maka kita (Bawaslu) akan tetap berpedoman pada undang-undang pemilu, baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 maupun Perbawaslu dan peraturan perundangan terkait lainnya,” kata Hungan kepada wartawan di Langgur.

Untuk memperkuat tahapan penyelenggaram pemilu di Malra, lanjut kata dia bahwa pihaknya juga akan meningkatkan patroli pengawasan dan melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi dan masyarakat.

Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan sehingga masyarakat bisa turut berpatispasi aktif dalam mengawasi proses pemilihan umum serentak yang damai dan aman pada 2024 mendatang.

Baca Juga

Ini Alasan IKT Pilih Paulus Waterpauw Jadi Gubernur Papua

“Kalau hanya mengharapkan panwas kecamatan dan desa, belum tentu bisa. Tapi dengan adanya partisipasi masyarakat maka pasti proses pemilu dapat berjalan baik,” pungkas Hungan.

Editor : Damn