Jubir Aksi 7 Suku : Kami Tidak Ganggu Pesta Politik, Kami Dukung Kepentingan Bersama dan Negara

MIMIKA, iNewsJayapura.id - Timika - Juru Bicara (Jubir) Aksi Tujuh Suku Kontraktor di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Yance Sani menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengganggu pesta politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada November 2024 di daerah itu terkait dengan tuntutan kepada PT Freeport Indonesia.

"Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa aksi kami belum selesai, seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya yang tersebar di sosial media dan sebagainnya. Aksi kami belum selesai, karena ada tiga tuntutan yang perlu sekali pihak Freeport harus secara serius respon, dimana satu poin sudah di jawab, tinggal dua poin," katanya didampingi sejumlah tokoh diantaranya Geradus Wamang, Roni Wamang dan sejumlah tokoh muda dan pengusaha lainnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (05/08/2024).

Baca Juga

BPJS Kesehatan Kepwil XII Berikan Penghargaan Badan Usaha Se-Wilayah Tanah Papua

Yance menegaskan bahwa aksi dari pihaknya belum rampung karena ada dua poin dari tiga tuntutan yang belum dijawab oleh PT Freeport Indonesia selaku perusahan induk yang memayungi sejumlah vendor dan supplier. Sementara, pesta demokrasi yakni pilkada di Kabupaten Mimika sedang berjalan tahapan prosesnya, dimana pihaknya tetap mendukung pelaksanaan hajatan politik lima tahunan agar tetap berjalan aman dan lancar.

"Nah, aksi kami belum selesai hanya saja memang kami juga sadar bahwa dalam waktu dekat akan ada pesta politik, sehingga memang kami juga tidak ingin mengganggu pesta politik tersebut. Kami selaku masyarakat disini mendukung kegiatan atau pesta politik karena ini demi kepentingan kita bersama, kepentingan negara, kepentingan rakyat dan kepentingan kita semua," tegasnya.

Yance Sani selaku Ketua Koordinator Aksi Supplier Tujuh Suku Kontraktor Papua di Kabupaten Mimika mengaku sebagai warga negara yang baik, tentunya harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada yang akan melahirkan pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan di kabupaten penghasil tembaga dan emas terbesar di Tanah Papua.

Baca Juga

Satgas Yonif Raider 631/Atg Hadiri Kegiatan, Freeport Pecahkan Rekor Dunia

"Dan kami juga benar-benar tidak harapkan akan ada gangguan didalam berjalannya pesta politik tersebut dengan adanya aksi-aksi yang kami buat. Nah, hanya saja memang kami ingin sampaikan kepada pihak keamanan mulai dari tingkat Polda hingga Polres lalu kepada pihak Gubernur hingga Bupati dan PTFI sendiri agar mohon hal ini segera direspon secepat begitu, yakni tuntutan kami dua poin yang belum dijawab ini tolong direspon secepatnya, dimana kami sangat harapkan dan memohon hal ini untuk direspon secepatnya," ujarnya.

"Jangan kemudian ini berlarut larut lalu ini disembunyikan, berusaha bagaimana cari cara untuk menenggelamkan isu ini, jangan. Karena kami masih hidup, kami masih ada. Kami juga tetap akan menyuarakan tapi kami juga menjamin tidak akan menggangu jalannya pesta politik, hanya saja harapan kami, dari lubuk hati paling dalam, kami butuh itikad baik dari PT FI untuk menjawab dua poin tuntutan kami," pintanya dengan tegas.

Direktur CV Miga Ombo ini ungkapkan dua poin yang menjadi tuntutan dan belum dijawab oleh PT Freeport Indonesia yakni, "Pertama, kembalikan PO-PO (Purchasing Order) yang sudah dikurangi, dihilangkan dan dialihkan salah satunya PO Outstanding. Yang kedua, orang Papua butuh vendor sendiri, orang Papua harus dikasih vendor sendiri. Vendor itu sebagai rumah untuk orang Papua, supaya orang Papua menampung barang semua disitu. Kami tidak kemudian menampung barang pada vendor orang lain, tidak. Kami butuh satu honai yakni vendor untuk orang Papua bisa berkarya, bisa mengembangkan dirinya disitu," ungkapnya.

Baca Juga

Wapres Tinjau Bakti Sosial Kolaborasi PPAD, Pemerintah Daerah dan PT. Freeport Indonesia

"Nah, ini sebagai tuntutan yang sangat serius dari kami selaku orang Papua yang terutama ada di Kabupaten Mimika yang kemudian tolong direspon secepat mungkin sebelum pesta politik ini berjalan, sebelum pesta politik ini dilaksanakan.

Terkait dua poin tuntutan tersebut, Yance juga meminta kepada pihak keamanan (Polri dan TNI) serta pemerintah tingkat provinsi hingga kabupaten agar bisa membantu mendorong dan mediasi agar hal itu bisa segara terwujud dengan harapan pengusaha (kontraktor) anak asli Papua bisa mendapatkan kembali haknya selaku pemasok serta diberdayakan untuk memajukan sumber daya manusia di Kabupaten Mimika.

"Kami memohon itikad baik dari PT Freeport Indonesia, itu yang terutama, dan kami mohon juga kepada pihak keamanan dan sebagainya untuk handle atau bantu kami terkait dua poin ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai ketua koordinator aksi, pesan terakhir adalah kami belum selesai, tapi kami menjamin keamanan pesta politik, hormat," pintanya dengan tegas.

Editor : Darul Muttaqin