Laskar Merah Putih Dukung Penuh Program Transmigrasi di Papua, Ini Alasannya

JAYAPURA, iNewsJayapura.id – Program transmigrasi di Papua yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari tokoh pemuda.

Sekretaris Laskar Merah Putih Markas Daerah Papua, Paulinus Ohee mengatakan, sejak daerah otonomi baru atau DOB terbentuk, program transmigrasi dinilai tepat untuk pemerataan pembangunan dalam rangka memajukan Papua.

Baca Juga

Dewan Adat Suku Sentani Siapkan Lahan untuk Program Transmigrasi

“Sebagai orang Papua, kami menyadari pentingnya sinergitas untuk semua suku bangsa yang ada di tanah air untuk memajukan Papua dengan berbagai program pemerintah pusat, salah satunya dengan transmigrasi,” kata Paulinus saat memberikan keterangan pers, di Jayapura, Jumat (22/11/2024).

Paulinus mengungkapkan, seluruh kebijakan pemerintah pusat untuk kemajuan tanah Papua akan didukung, tak terkecuali program transmigrasi.

Menurutnya, dengan adanya program tersebut, daerah – daerah yang terisolir akan terbuka dan berkembang seperti daerah lainnya.

“Pemerintah pusat sudah membuka akses untuk menghubungkan daerah satu dengan lainnya di Papua melalui pembangunan infrastruktur jalan, namun belum tersentuh oleh program yang dapat memajukan daerah tersebut, seperti pertanian dan lainnya,” ucapnya.

Saat memberikan keterangan pers, Paulinus didampingi tiga anggota Laskar Merah Putih Markas Daerah Papua, yaitu Gustaf Hikinda, Christind Ebalkoy dan Yunita Batloyeri.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan 10 titik lokasi untuk kawasan transmigrasi di Papua, antara lain di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak, dan 2 di Kabupaten Merauke.

Mengutip dari berbagai  sumber, lokasi tersebut akan dilakukan revitalisasi agar  bisa menampung dan membina para transmigran lokal.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa dalam menjalankan program tersebut, pemerintah tidak akan melakukan perpindahan penduduk dari wilayah padat penduduk di luar Papua ke Papua.

Editor : Sari