Wakil Gubernur Papua Pegunungan Berkomitmen Turunkan Kemahalan di Wamena dan Buka Akses Ekonomi

JAYAPURA, iNews.id - Wakil Gubernur Papua Pegunungan terpilih periode 2025-2030, Ones Pahabol, menyampaikan rencana strategis untuk mengurangi tingkat kemahalan di Wamena dan membuka akses ekonomi di kawasan pemerintahan yang masih terpalang.
Dalam pernyataannya, Pahabol menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur sebagai kunci utama untuk menekan harga sembako dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan mengurangi tingkat kemahalan di Wamena dengan fokus pada perbaikan infrastruktur sebagai benang merah. Beberapa ruas pintu masuk akan dibuka agar harga di Wamena bisa turun. Wamena adalah titik pertama distribusi kebutuhan sembako ke tujuh kabupaten lainnya," ujar Pahabol, Senin (03/3/2025).
"Jalan Wamena-Jayapura akan ditingkatkan agar bisa ditempuh dalam 6-7 jam. Kami juga akan memfungsikan kembali jalur Nduga-Wamena, Yahukimo-Wamena, dan Mamberamo Raya-Tolikara yang selama ini dianggap rawan. Selain itu, jembatan udara akan ditingkatkan untuk memperlancar distribusi barang," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembukaan akses ekonomi akan dilakukan secepat mungkin.
"Harga yang mahal harus kita tekan. Ini adalah bagian dari strategi pengendalian kemahalan. Dengan infrastruktur yang baik, distribusi barang akan lebih lancar, dan harga bisa lebih terjangkau," ujarnya.
Pahabol juga menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas kesehatan.
"Kami akan membangun rumah sakit rujukan pertama, kedua, dan ketiga. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan klinik-klinik swasta yang dikelola oleh gereja. Gereja akan mengelola fasilitas kesehatan ini agar lebih aman dan berorientasi pada manusia," katanya.
Di sektor pendidikan, Pahabol menyatakan akan melakukan perubahan pola pembelajaran.
"Pemerintah akan menyiapkan fasilitas, sementara gereja akan menyiapkan sumber daya manusia. Ini adalah kolaborasi yang penting untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi masyarakat," ujarnya.
Pahabol juga membahas masalah kawasan pemerintahan yang masih terpalang.
"Masyarakat sebenarnya mengerti, dan kami bisa mengatur mereka. Jangan sampai kepentingan politik menunggangi masalah ini dan membuat masyarakat menjadi korban. Kita harus membuang jauh-jauh kepentingan politisi," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, adat, dan masyarakat pemilik hak ulayat.
"Sebagian dari kita sudah mengerti dan memberikan kontribusi pikiran yang baik kepada orang-orang tua, karena mereka adalah pemegang record misi dan sebagai ucapan terima kasih untuk tanah ini," ujarnya.
Pahabol berharap, dengan perbaikan infrastruktur, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta penyelesaian masalah kawasan pemerintahan yang terpalang, Papua Pegunungan dapat menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera.
"Kami berkomitmen untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan. Ini adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik," pungkasnya.
Editor : Darul Muttaqin