Ketua DPRK Ruddy Bukanaung Gelar Reses Masa Sidang II Tahun 2025 Serap Aspirasi Jurnalis

JAYAPURA, iNews.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung Menggelar Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2025, Yang berlangsung selama lima hari yakni 21-25 Mei 2025, Salah satunya mendengar aspirasi dari awak Media.

Sebagai ketua DPRK Kabupaten Jayapura dalam reses ini juga ini mendengar secara langsung aspirasi dari awak media yang setiap hari melaksanakan tugas peliputan di wilayah Kabupaten Jayapura.

Reses tersebut dilaksanakan di tempat kediaman nya, sabtu (25/5/2025) sore, Ruddy mengajak para jurnalis berbincang - bincang tentang berbagai topik terkait dengan arah pembangunan Kabupaten Jayapura.

"Tujuan dari maksud dan tujuan bincang - bincang hari ini untuk membangun, pertama membangun silaturami dengan teman-teman media menyamakan persepsi dan kemudian juga saya sedapat mungkin berusaha mengkomunikasikan hal-hal yang selama ini mungkin teman-teman media belum mendapat informasi yang cukup,” ungkapnya.

Ruddy menambahkan, Topik pembicaraan yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan itu, membahas seputar kedewanan, maupun membahas spam pemerintahan yang berjalan di kabupaten Jayapura.

"Saya juga menyampaikan Terima kasih dan apresiasi kepada rekan rekan jurnalis, dengan pertemuan seperti ini di harapkan kedepan semakin memperkuat Silaturahmi bersama Jurnalis di Kabupaten Jayapura," Tuturnya.

Selain itu didalam Reses Masa Persidangan II Tahun 2025 ini, pihaknya juga telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat yang merupakan konstituennya di sejumlah tempat di Kota Sentani, GPDI Elohim, dilanjutkan lagi ke BTN Ceria, selanjutnya ke Desa Adat Yoboi, BTM Furia, juga ibadan bersama Jemaat Gereja Advent Masehi Hari Ke-7, Jemaat Orion di Kampung Sereh Tua, juga sempat bertemuan dengan masiswa Stakin, dan diakhiri dengan coffee time dengan awak media.

Hasil reses berupa aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada para anggota dewan, akan ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan yang kemudian dirangkum secara keseluruhan dan akan dibahas dalam mekanisme persidangan, yakni melalui sidang paripurna.

“Sehingga nati bisa masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” pungkasnya.

Editor : Darul Mutaqim