Pemerintah Dorong Integrasi Program Perlindungan Khusus Anak ke dalam Dokumen Pembangunan Daerah

JAYAPURA, iNewsJayapura.id — Pemerintah Provinsi Papua menggelar Pelatihan Panduan Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Program Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang berpihak pada anak. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Gubernur Papua, dan melibatkan peserta dari Provinsi Papua dan Papua Barat Daya, Selasa (03/6/2025).

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program Perlindungan Khusus Anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), agar selaras dengan arah kebijakan nasional di bidang perlindungan anak tahun 2025–2029.

Baca Juga

Pemuda Mamberamo Raya Diajak Bersatu Dukung Program Pemerintah

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua, Setiyo Wahyudi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa inti dari kegiatan ini adalah memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Papua dan Papua Barat Daya.

“Anak adalah masa depan kita. Kita ingin melihat dua provinsi ini tumbuh menjadi wilayah ramah anak, di mana anak-anak bisa hidup layak dan jauh dari bahaya seperti lem, narkoba, atau perilaku menyimpang lainnya,” ujarnya.

Setiyo juga menyinggung visi besar pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah terhadap isu anak akan semakin diperkuat, terutama di wilayah timur Indonesia.

Baca Juga

Herlin Beatrix : Perhatikan Kekhususan Papua dalam Penyusunan RPJMD

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNICEF Papua–Papua Barat, Aminuddin Muhammad Ramdan, menyoroti pentingnya integrasi sistem perlindungan anak dalam setiap lini pemerintahan.

“Selama ini masih banyak sistem yang belum terhubung secara menyeluruh. Kita melihat masih banyak anak yang terlibat masalah hukum, penyalahgunaan zat, dan kondisi terlantar tanpa pendampingan memadai,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika anak-anak ingin tumbuh menjadi generasi emas di masa depan, maka hak-hak mereka harus dipenuhi sejak dini—hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Dinas PPPA, UNICEF, serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura.

Editor : Darul Muttaqin