Memahami Akar Persoalan Papua Kunci Utama Bangun Kepercayaan Publik
JAKARTA. iNewsJayapura.id - Memahami akar persoalan Papua secara utuh dan proporsional dinilai menjadi kunci utama untuk membangun perdamaian serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Peneliti Pasifik Research, Laurens Ikinia, menegaskan bahwa persoalan Papua tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang keamanan, melainkan juga dimensi sosial, sejarah, identitas, dan pembangunan.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas? yang digelar Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia di Jakarta Timur, Jumat (2/10/2026).
Menurut Laurens, keberagaman dan karakteristik sosial-budaya Papua perlu dipahami agar kebijakan yang dibuat senantiasa inklusif dalam kerangka NKRI.
"Kalau kita ingin membangun Papua yang damai, kita perlu memahami bagaimana masyarakat Papua melihat kesetaraan, kebinekaan, dan persatuan. Kita juga perlu memahami sejarah, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat Papua yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri," kata Laurens.
Ia menambahkan, rasa keadilan dan kesetaraan harus benar-benar dihadirkan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar konsep. Apalagi, sebagian besar masyarakat adat Papua memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan tanah adat, hutan, dan lingkungan alam sebagai ruang hidup mereka.
Oleh karena itu, pembangunan Papua tidak cukup jika hanya diukur dari pembangunan fisik semata. Kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat lokal juga harus diutamakan.
"Pembangunan harus dilihat secara utuh. Infrastruktur penting, tetapi pembangunan manusia juga sangat penting. Masyarakat Papua harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penerima manfaat," ujarnya.
Laurens juga mendorong agar dialog yang sehat terus dibuka guna mengelola perbedaan pandangan sejarah dan merespons aspirasi masyarakat sipil. Pendekatan keamanan dan pembangunan hendaknya berjalan saling melengkapi agar dapat menciptakan rasa aman sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan.
"Papua membutuhkan pendekatan yang menghadirkan negara sebagai mitra masyarakat. Ketika masyarakat merasa didengar, dilibatkan, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil, ruang untuk membangun kepercayaan akan semakin besar," pungkasnya.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar