DPR Papua Minta Semua Pihak Hargai Hasil Seleksi Anggota MRP

Siti Aminah Tiara
Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda. Foto : iNewsJayapura.id/Siti Aminah Tiara.

JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Penolakan dan perdebatan terhadap pengumuman penetapan calon Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2023 - 2028,  masih terus mendapat sorotan, terlebih  Pokja Agama diminta untuk ditinjau kembali.

Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda meminta semua pihak tetap tenang dan menghargai hasil seleksi Majelis Rakyat Papua (MRP).

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat mengenai pemilihan anggota MRP setelah melalui mekanisme panjang baik dari adat, agama, perempuan dan tinggal menunggu waktu kapan dilantik namun adat masyarakat Tabi dan Saireri yang protes.

“Sebaiknya kita jangan berpolemik terutama urusan gereja yang dipersoalkan karena menganggap itu dari wilayah adat lain. Tapi inikan bersifat universal karena sinode-sinode yang punya hak mengusulkan," kata Yunus Wonda melalui telepon, Rabu (2/8/2023) malam.

Yunus Wona mengatakan, sebagai orang Papua sebaiknya berpikir positif. Hilangkan diskriminatif dengan kata pesisir dan pegunungan.

“Kita sesama anak Papua, berbeda pendapat boleh dalam banyak aspek, tetapi tidak boleh membedakan antara pesisir dan pegunungan,” ucapnya.

Terlebih, kata dia, jumlah orang Papua tidak banyak. Karenanya dia mengajak untuk bersatu. “Banyak peluang yang bisa kita dapat. Tidak hanya di politik. Tapi kita selalu berdebat di politik. Saya lihat ada tokoh adat dibawa ke kantor Gubernur menggunakan atribut adat, tidak boleh adat mencampuri urusan politik," ujar Yunus Wonda.

Menurutnya, masyarakat Papua terlalu mudah memberikan gelar anak adat kepada orang dari luar. Padahal adat tidak boleh diintervensi oleh siapapun.

“Yang terpilih mari kita hormati sebagai anak Papua. Proses anggota MRP cukup panjang. Tidak datang tiba-tiba. Saya minta kepada kita semua, mari kita saling menjaga dan melindungi. Jangan kita diadu domba. Yang terpilih semua anak asli Saireri dan Tabi yang masuk," ungkapnya.

“Kecuali perwakilan agama, memang diputuskan oleh sinode-sinode gereja. Dan gereja  tidak boleh diintervensi. Saya minta Mendagri segera proses SK-nya dan lakukan pelantikan,” sambung Yunus Wonda.

Sebelumnya, beredar video insiden yang terjadi di ruang Plh.Gubernur Papua yang membahas rekrutmen Anggota MRP.  Yunus Wonda menilai hal tersebut telah menciderai persaudaraan orang Papua.

Editor : Sari

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network