JAKARTA, iNewsJayapura.id - Komite Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) membawa sejumlah bukti awal, dugaan korupsi pengadaan pesawat DHC-4 Turbo Caribou Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Papua ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dugaan korupsi itu lantaran dalam proses pengadaan pesawat tersebut tidak ditetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP). Ditambah lagi, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Puncak Papua tidak memiliki rencana umum pengadaan (RUP) yang telah disetujui Pememerintah kabupaten dan DPRD.
Ketua Umum Kompi, Ergat Bustomy menjelaskan, proses pengadaan pesawat ini dilakukan pada tahun 2015 dan seluruh proses pengadaannya cacat hukum. Sebab panitia pengadaan ditentukan secara lisan, seluruh dokumen pengadaan, kontrak dan addendumnya dibuat oleh konsultan hukum MA&A, bukan dibuat oleh Dishub.
"Anggaran yang digunakan untuk pengadaan pesawat ini awalnya Rp86 miliar dan ada penambahan lagi sebesar Rp30 miliar. Anggaran sebesar itu tidak melalui mekanisme pengadaan yang diatur oleh negara, melainkan asal-asalan dan kami laporkan itu agar kasus ini bisa segera selesai," paparnya.
Dalam proses pengadaan pesawat DHC-4 Turbo Caribou ini, produk yang diadakan adalah jenis pesawat produksi tahun 1959-1972 di pabrik pesawat de Havilland Aircraft of Canada di Downsview, Ontario.
Editor : Sazili Mustofa
Artikel Terkait
