Ketua Papua Trada Sampah, Dina Danomira menyampaikan dengan perubahan dan pembangunan yang cepat di Provinsi Papua, pihaknya meminta agar transparansi dalam penanganan manajemen lingkungan secara lintas sektor. Terutama transparansi dana lingkungan seperti dana pengelolaan sampah dan hutan lindung untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, perlu ditegaskan kembali regulasi-regulasi manajemen sampah kota yang sudah dari dulu ada tapi tidak diterapkan. Sampah plastik menjadi ancaman besar untuk pariwisata di kota-kota pesisir besar di Papua dan microplastik mengakibatkan penyakit terutama untuk reproduksi perempuan. Sesuai dengan target penerimaan APBN 2024 untuk menerapkan cukai plastik, kami mengharapkan pemerintah Provinsi Papua mendukung dan mengimplementasikan Perpres No. 76 Tahun 2023.
“Sebagai generasi emas bangsa dan daerah, kami menegaskan bahwa partisipasi pemuda lebih ditingkatkan dalam pembahasan lingkungan pemerintah sesuai dengan agenda UN Decade 2030 dan UN SDG 2030. Manusia secara global sedang mengalami ancaman terbesar sepanjang sejarah yaitu krisis iklim. Kami mendesak calon Gubernur, Wali kota dan Bupati yang esok akan memimpin berbagai daerah di Papua untuk lebih serius menangani krisis iklim sebagai aksi yang darurat dan tidak boleh ditunda lagi,” ucapnya.
Koordinator Volunteer Greenpeace base Jayapura, Joonathan Frizzy Mebri percaya bahwa pihaknya harus terlibat dalam mendorong isu pemimpin pro lingkungan dan sedikit bersentuhan dalam isu politik karena seluruh keputusan yang berdampak kepada lingkungan berasal dari kebijakan-kebijakan politik. Desakan kami adalah, seluruh bakal calon baik ditingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten di Papua harus menetapkan isu lingkungan terutama pengakuan, perlindungan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat didalam Visi, Misi dan Program kerja seluruh bakal calon.
"Dalam kesempatan ini juga kami mendesak seluruh pemimpin yang akan maju di Pilkada Papua 2024 harus menghentikan deforestasi dan perusakan hutan, transparansi dalam kebijakan lingkungan, menekankan pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai dalam berbagai bentuk," katanya.
"Selanjutnya, kami juga menekankan kepada bakal calon Gubernur, Wali kota, dan Bupati di Provinsi Papua agar mengutamakan pembangunan berkelanjutan, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri, meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam keputusan-keputusan yang bersentuhan langsung dengan wilayah adat, memprioritaskan konservasi hutan dan satwa liar," ujarnya.
Koordinator Rumah Bakau Jayapura, Muhammad Ikbal Asra menyampaikan pihaknya juga mendesak calon pemimpin Papua untuk memastikan kebijakan isu konservasi masuk dalam kebijakan yang diambil guna memproteksi hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal Papua. Ini menjadi penting mengingat hutan bagi masyarakat adat Papua adalah sumber kehidupan dan juga memiliki nilai sosial budaya.
Editor : Darul Muttaqin
Artikel Terkait
