JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Lalita di sela-sela kegaiatan Kunjungan Kerja Papua, di Kota Jayapura dalam rangka pengawasan Pilkada Serantak Provinsi Papua, juga menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan bersama warga kelompok Nelayan dengan berdiskusi dan mendapat masukan aspirasi masyarakat daerah tentang Masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi nelayan yang masih terbatas, pertemuan dilaksanakan dengan kelompok nelayan Dok 9 Inpres, Rabu (27/11/2024).
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan di Dok 9 mengaku mereka tidak mendapat pegisihan BBM subsidi, sehingga permintaan para nelayan Dok 9, kepada anggota DPD RI perwakilan papua ini,agar bisa membentuk satu POM bensin subsidi daerah Dok 9 Inpres dan pengunaan di perutuhkan khusus kepada kelompok nelayan wilayah Dok 9 Inpres dalam bianaan DPD RI, sehingga pengawasan melekat oleh DPD RI Papua.
“Nelayan juga menyampaikan masalah Rompong perusahan asing dari Bali yang belum di ketahui dengan melakukan penagkapan ikan di laut atau perairan papua 30mil dari Pantai, sehingga dengan banyaknya rompong perusahan bali mengakibatkan ikan yang harusnya bisa didapat dari rompong nelayan local malah sulit dan bahkan nelayan local kala pulang melaut tidak mendapat ikan, berdampak pada pendapatan ekonomi mereka,” kata Lalita.
Salah satu nelayan di Dok 9, Semba Ronsumbre mengungkapkan banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong. Harga pasaran ikan menurun, banyaknya nelayan asing yang masuk dalam perairan sehingga mempengaruhi ekonomi nelayan bahkan berimbas pada Pendidikan anak dan gizi anak-anak mereka.
“Dampak dari itu, harga ikan yang masih dikuasai oleh dua pengusaha besar ikan di kota Jayapura mengakibatkan harga ikan yang tidak menentu terkadang harga ikan turun murah di bawa standar yang mengakibatkan warga sulit mendapat keuntungan,” katanya.
Sementara itu,salah satu rekann nelayan lainnya, Yanto Kawer meminta agar anggota DPD bisa memfasilitasi pembentukan komunitas nelayan Nusantara yang bertujuan untuk dapat mempersatukan nelayan, sehingga memperkuat komitmen mereka dalam memberantas masalah-masalah yang sedang terjadi pada perairan Papua.
“Dengan dukungan DPD RI komite II dalam pembentukan kelopok nelayan Nusantara, agar dapat terakomodir semua aspirasi dalam satu wada agar dapat di control setiap program atau bantuan sehingga mudah di salurkan pada kelompok nelayan yang membutukan,” ungkap Yanto Kawer.
Komite II DPD-RI Lalita mengaku pihaknya sudah sejak lama menaruh perhatian pada daerah pesisir, dalam pertemuan Bersama kelompok nelayan dok 9 impres tanjung ria Jayapura, Papua pada utamanya terkait nelayan dan kondisi perikanannya, pihanya berjanji akan memperjuangkan aspirasi nelayan terkait dengan persoalan BBM ke Pertamina, sehingga nelayan bisa diperhatikan terkait penyediaan dan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana usaha perikanan dan pergaraman, jaminan kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman, pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, fasilitasi dan bantuan hukum dan pemberdayaan.
Editor : Darul Muttaqin
Artikel Terkait
