MERAUKE, iNewsJayapura.id - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi bersana Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Papua, Moudy Hermawan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Walikota/Bupati dan Pimpinan/KPA satker Kementerian/Lembaga lingkup Papua Selatan.
Acara tersebut bertempat di Hotel Halogen Merauke yang secara simbolis sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2025 di Papua Selatan, Senin (16/12/2024).
Penjabat Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi saat membaca amanat Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Belanja Negara harus dilakukan secara cermat sesuai prioritas, efektif, dan efisien.
"Kita menyerahkan DIPA Papua Selatan dengan jajarannya, yang terpenting adalah semua amanat yang disampaikan bapak presiden harus kita laksanakan bersama," katanya.
Kemudian, penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara berkeadilan dan tetap menjaga daya beli masyarakat yang menjadi amanah Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan selaras dengan upaya tersebut.
Fokus belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 yakni belanja difokuskan melalui penguatan bidang-bidang pembangunan prioritas untuk Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan Perumahan.
Belanja modal diutamakan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi;Subsidi dan perlindungan sosial lainnya diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
"Kepada para kuasa pengguna anggaran satuan kerja (satker), saya berpesan untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif," ujarnya.
Untuk ketidakpastian, mengantisipasi belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas dan tata kelola yang baik (Good Governance) sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, serta tidak boleh ada korupsi.
Belanja terus diefisienkan, khususnya pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam Negeri. Lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal Tahun 2025
Sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Perkuat sinergi dan kerja sama lintas Kementerian Lembaga (K/L), pusat dan daerah, serta pemerintah dengan badan usaha.
Masih dalam sambutannya, Sufahriadi meminta kepada para Bupati, agar memastikan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN Tahun 2025 harus efisien dan optimal dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.
Selanjutnya, peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan dan pembangunan sentra ekonomi baru di daerah (Mendorong Pemerataan, dan Kesejahteraan).
Perbaikan kualitas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penguatan local taxing power serta pengembangan pembiayaan inovatif.
Dalam menghadapi dinamika, kata Sufahriadi, Presiden Prabowo mengamanatkan perekonomian global yang semakin kompleks, meningkatnya persaingan, serta pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akan menggerus lapangan kerja.
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat vital. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia emas 2045 kualitas SDM perlu terus ditingkatkan.
Kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah harus menjadi prioritas yang utama.
"Kita akan mendorong transformasi ekonomi yang salah satunya ditempuh melalui penguatan kualitas SDM," kata dia.
Kemudian, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan gizi anak sekolah akan mewujudkan SDM sehat dan produktif sehingga akan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dia mengatakan, ketahanan pangan dan energi harus diwujudkan melalui Swasembada Pangan dan Kemandirian Energi.
Hilirisasi akan dilakukan melalui penguatan industri dan peningkatan nilai tambah komoditas. Ketersediaan perumahan yang layak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Dalam amanat Presiden, anggaran pendidikan melalui beberapa Kementerian/Lembaga dan Transfer Ke Daerah agar direviu dan ditata kembali khususnya yang dimanfaatkan untuk membangun sarana-prasarana sekolah/kampus dan untuk operasional sekolah.
"Anggaran Infrastruktur melalui beberapa Kementerian/Lembaga dan Transfer Ke Daerah juga agar dikaji kembali, diefisienkan dan dioptimalkan, terutama yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Konektivitas, Komunikasi dan Infrastruktur lainnya."tutupnya
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan mengatakan intinya apa yang diserahkan dihari ini ada dua, pertama alokasi DIPA satker (KL) yang ada di Papua Selatan
Kemudian, kedua yaitu Transfer ke Daerah untuk pemerintah daerah di Papua Selatan. Dengan demikian agar belanja dilaksanakan secepatnya supaya memberikan dampak yang lebih nyata kepada masyarakat.
Moudy berharap, penggunaanya dilaksanakan lebih efisien, lebih hemat, jangan boros sehingga diutamakan belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Moudy menyebut alokasi pagu DIPA tahun 2025 K/L untuk wilayah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp2,12 triliun yang tersebar di 104 satker pada 29 (K/L).
Dia mengatakan, belanja Pemerintah Pusat diimplementasikan melalui program 2025, di antaranya melalui program renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, makanan bergizi gratis,pemeriksaan kesehatan gratis, serta program lumbung pangan nasional, daerah dan desa.
Sedangkan alokasi TKD tahun 2025 untuk Provinsi Papua Selatan sebesar Rp8,02 triliun. Porsi terbesar TKD yaitu untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp4,30 triliun dan Dana Otsus senilai Rp1,67 triliun.
"Alokasi TKD tersebut digunakan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan inklusif, mengendalikan tingkat inflasi daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan." pungkasnya
Editor : Darul Mutaqim
Artikel Terkait
