"Sudah jelas disana disebutkan juga bahwa tim pengurus caretaker harus patuh. Pada pasal 3 sudah jelas ditekankan dan disebutkan, bahwa harus taat asas keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemandirian, partisipasi, kebersamaan dan kesetaraan. Masa hal - hal begini tidak diperhatikan? itu ketua caretaker dan tim SC tidak baca PO, AD/ART yang saling berkaitan,” kata Andreas Sowe.
Senada, Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Sorong, Arif Angga Suhendro menyesalkan kurangnya informasi resmi mengenai waktu dan tempat kelanjutan forum tertinggi organisasi tersebut.
Kata dia, hal ini mencederai ruang kader dan bahkan pengurus BPC HIPMI di wilayah papua barat daya (pbd) yang belum lama ini telah selesai melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) pertama I di setiap wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Kekecewaan yang sama juga disampaikan oleh seluruh perwakilan BPC yang kontra terhadap pelaksanaan Musda pertama I HIPMI Papua Barat Daya (PBD), dijalankan secara sepihak dan tidak terbuka proses dan mekanismenya, dan bahkan diduga melanggar poin - poin AD/ART dan PO sebagai satu kesatuan pelaksanaan tahapan musyawarah yang tidak dapat dipisahkan.
"Ini tidak ada keterbukaan. Bahkan kami BPC - BPC kaget, baru saja di buka pendaftaran belum apa - apa sudah tutup. Ini bahkan besok (18/11/2025) mau dilanjutkan dengan tahapan pelantikan. Seolah - olah ruang demokrasi para kader ditutup. Padahal Peraturan Organisasi pasal 5 sudah disebutkan 5 hal penting, yang kesemuanya berkaitan tentang tugas pokok pembinaan, dalam memajukan dan mengembangkan generasi pengusaha muda indonesia menjadi pengusaha yang profesional, kuat, tangguh dan berwawasan global dalam sektor usaha, serta membentuk pengusaha muda berjiwa patriot, pejuang serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kami ingin ruang dan tahapan ini dibuka dengan transparan," papar Viktor Asmuruf, Bendahara BPC HIPMI Maybrat.
Editor : Darul Muttaqin
Artikel Terkait
