Sementara itu, Koordinator II Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia, Kamus Heluka, menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
“DPRD Yahukimo harus berdiri di pihak rakyat. Jangan diam melihat penderitaan masyarakat akibat militerisme dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak,” ujar Kamus Heluka.
Ia menekankan bahwa salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah pembentukan regulasi daerah guna menghentikan praktik impunitas yang selama ini dinilai merugikan masyarakat.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama DPRD untuk segera membentuk Peraturan Daerah terkait praktik bayar-membayar kepala atau impunitas. Praktik ini tidak boleh dibiarkan karena menghilangkan keadilan dan memperpanjang penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Kamus, tanpa payung hukum yang jelas, berbagai pelanggaran terhadap warga sipil berpotensi terus berulang tanpa adanya pertanggungjawaban hukum.
“Perda ini penting agar setiap pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM tidak diselesaikan dengan uang, tetapi melalui mekanisme hukum yang adil dan bermartabat,” ujarnya.
Selain itu, dalam pernyataan sikap juga menuntut agar pemerintah daerah segera membentuk Peraturan Daerah yang secara khusus melindungi hak-hak masyarakat Yahukimo.
“Kami juga menuntut agar pemerintah daerah segera membentuk Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat Yahukimo, sehingga rakyat memiliki kepastian hukum atas hak hidup, tanah, pendidikan, kesehatan, dan keamanan,” tambah Kamus Heluka.
Editor : Darul Muttaqin
Artikel Terkait
