Ia mengatakan daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Program MBG dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan daerah.
“Sebaliknya, jika rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda bagi perekonomian daerah menjadi terbatas,” ucap dia.
Imadudin juga mendorong transparansi dan pengawasan agar menjadi aspek penting dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran agar secara optimal dapat dirasakan manfaat ekonominya oleh masyarakat.
“Semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, data pemerintah menunjukkan bahwa implementasi program MBG terus berkembang. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima di berbagai wilayah Indonesia.
"Sampai 9 Maret 2026, 61,6 juta penerima yang diselenggarakan oleh 25 ribu lebih SPPG," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Februari 2026.
Program tersebut dijalankan melalui lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, dengan penerima manfaat yang mencakup sekitar 50 juta siswa serta 10,5 juta penerima non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
