“Ini ada apa? Ke mana Satgas PKH dalam melakukan penertiban? Kenapa hanya melakukan operasi penertiban kepada warga lokal yang menambang, sedangkan yang dilakukan aparat keamanan sendiri tidak ditertibkan?” ujarnya.
Peter mempertanyakan apabila penertiban hanya menyasar aktivitas pertambangan masyarakat. Menurut dia, dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak lain juga harus diperiksa dengan standar penegakan hukum yang sama.
Ia menilai ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, Peter meminta adanya transparansi dalam setiap proses penertiban aktivitas pertambangan di Papua Tengah.
“Bagaimana orang Papua menjaga NKRI tetap sebagai harga mati, sedangkan Satgas PKH yang merupakan instrumen negara dalam melakukan penegakan hukum malah bermain dalam pelaksanaan pertambangan tersebut,” imbuh Peter.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
