Anggarkan Rp. 8 Milliar Untuk Penanganan Stunting, Ini Target dan Harapan Pj. Gubernur Waterpauw

MANOKWARI, iNewsJayapura.id - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Wilayah Papua Barat.

Hal ini sebagai bentuk intervensi penggunaan anggaran dan supporting terhadap urusan reduksi stunting bisa berjalan dan maksimal bersama instansi teknis terkait yang telah dibentuk sebagai Satgas percepatan penurunan angka stunting di wilayah papua barat.

Baca Juga

Per September 2023, Prevelensi Stunting di 13 Distrik Kab. Kepulauan Yapen Mencapai 8.09 Persen

Demikian diungkapkannya kepada sejumlah wartawan, usai melaksanakan Talkshow Upaya Percepatan Penurunan Stunting dan Penanganan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Papua Barat, yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat, dan menghadirkan narasumber dari OPD terkait yakni Dinas Kesehatan Papua Barat, dan  Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Papua Barat, serta Ketua Tim PKK Papua Barat, di salah satu hotel di Manokwari, pada Jumat (23/6/2023).

"Kalau tidak salah, sesuai yang dilaporkan kepala BPKAD itu disediakan Rp. 8 Miliar untuk upaya penurunan stunting nantinya masuk peruntukan di Satgas," Ucap Pj. Gubernur Paulus Waterpauw,

Waterpauw menyebut, bahwa dalam upaya penanganan Stunting ada koordinator wilayah yang bertugas mengecek Posko dan Posyandu yang ada di setiap Kabupaten.

Baca Juga

Kunjungi Rumah Produksi Kopi Ambaidiru, Gubernur Rumasukun Minta Jaga Kualitas dan Mutu

"Kehadirannya untuk membuktikan nama-nama terdampaknya atau masuk kategori stunting itu apakah benar. Nah, tim atau korlap itu adalah para pimpinan OPD mereka semua itu dibiaya dengan anggaran itu,"Terang Paulus Waterpauw.

Target Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri, lanjutnya, yakni diharapkan dapat mengimbangi target Pemerintah pusat sendiri, yang menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan target penurunan stunting yang signifikan dari kondisi 24,4 % pada tahun 2021 menjadi 14 % pada tahun 2024.

Upaya  pencapaian target, telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional melalui peraturan presiden (PP) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang memuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak diseluruh tingkatan daerah.

"Tahun 2021 angka stunting kita papua barat berada di 26,7%, sedangkan 2022 menjadi 30,7%. Jadi ada kenaikan tiga koma sekian persen. Sehingga ditahun 2024 merubah menjadi 14%, sesuai dengan target yang diberikan pemerintah pusat itu tidak gampang. Kami tentu sudah mengawali dengan telah membuat peraturan gubernur (pergub). Selain itu telah membangun sinergitas dengan OPD terkait sebagai bentuk upaya bagaimana dengan kolaborasi yang telah terbangun bisa bersama menggenjot segera terkait penekanan akan menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim ini,"Ujar Pj. Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Paulus Waterpauw.

Setidaknya ada 8 OPD terkait yang telah dibentuk dan bersama bergerak sebagai satgas tingkat provinsi untuk turut bersama menggerakan intervensi menekan angka stunting ini, sedianya dapat maksimal dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah ditingkat 7 wilayah kabupaten.

Agar melalui pendampingan tersebut, diharapkan ada perubahan mindset atau cara berpikir dari masyarakat untuk bisa lebih peduli dengan kesehatan keluarga, sehingga upaya pencegahan terhadap menekan angka stunting itu bisa terus digenjot sampai memenuhi target di tahun 2024.

"Jadi OPD terkait yang ditunjuk sebanyak 8 OPD itu adalah sebagai bentuk sinergitas dan mereka sebagai satgas untuk mendorong percepatan ini. Jadi mereka punya program dan sasaran. Seperti ada yang mempunyai tugas membangun rumah layak huni, sarana Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) /Jamban misalnya, serta ada yang menangani terkait tentang gizi dan kesehatan, ada yang terkait tentang ketahanan pangan dan sebagainya, inilah bentuk kolaborasi itu,"Papar Pj. Gubernur Waterpauw.

"Kami juga dorong para pemuda -pemudi, para kader di Posyandu, serta kami juga buat program mama angkat dan bapa angkat. Intinya kita hadirkan segala bentuk kebijakan ini dengan harapan agar nantinya generasi penerus kita itu mereka bisa sehat. Karena anak - anak ini generasi dan tulang punggung bangsa. Jadi selain upaya yang dilakukan pemerintah penting juga perhatian dan peran serta para orang tua. Orang tua jangan lemas -lemas dan tunggu -tunggu saja, mari kita kerja keras demi kesejahteraan anak - anak kita generasi emas bangsa ini,"Cetusnya menambahkan.

Waterpauw juga berharap, peran serta pihak swasta da investor juga penting dalam mendorong perhatian menanamkan kepedulian mendukung pemerintah provinsi papua barat dalam hal penanganan Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat ini.

"Saya juga harap teman -teman swasta dan investor itu turut perhatikan dan tanamkan kepedulian menyelamatkan generasi emas bangsa ini khususnya di tanah papua, papua barat ini. Jangan cuma mau datang keruk hasilnya saja. Tapi harus memanusiakan juga, saya hinbau mari kita sama -sama kerjakan ini, agar di 7 kabupaten di Papua Barat saya yakin ini pasti bisa terealisasi dengan baik,"Harapnya.

Editor : Damn