Provinsi Papua Tengah Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Penangkapan Ikan Terukur

TIMIKA, iNewsJayapura.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) cq. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual menggelar Rapat Koordinasi Lembaga Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 di Kota Timika, Papua Tengah. Acara ini didukung oleh pendanaan hibah GEF-6 CFI Indonesia.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual sebagai Koordinator Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI 718, dengan tujuan memperkuat peran koordinasi dan sinergi pengelolaan perikanan di perairan tiga Provinsi Maluku, Papua Tengah, dan Papua Selatan yang termasuk dalam WPPNRI 718.

Baca Juga

Situasi Kamtibmas di 9 Wilayah di Papua Selama Tahapan Rapat Pleno Relatif Kondusif

Dalam acara tersebut, Jantje Hein Warawarin mewakili Koordinator LPP WPPNRI 718 menyampaikan pentingnya optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan dan penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 untuk mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan nelayan.

Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, memberikan dukungan terhadap program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dari KKP serta mendorong inovasi dalam subsektor perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Anwar juga memaparkan peluang pengembangan subsektor perikanan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Timika dan Nabire, untuk mencapai swasembada perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Baca Juga

Penegakan Hukum Terhadap KKB dan KKP di Papua, Polri Perpanjang Operasi Damai Cartenz

Anwar menekankan perlunya kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah kabupaten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha olahan ikan. Ia meyakini bahwa pemekaran wilayah dari satu menjadi tiga provinsi dapat membawa perubahan positif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Rapat koordinasi berlangsung selama tiga hari dengan kehadiran berbagai stakeholder, termasuk PPN Tual, PPN Ambon, Pelabuhan Perikanan Poumako, Satuan Pengawas PSDKP Mimika, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika, serta perwakilan dari Politeknik Perikanan Negeri Tual dan Universitas Musamus Merauke. Semua peserta diharapkan dapat berkolaborasi dan memberikan rekomendasi untuk mensejahterakan masyarakat, terutama para nelayan di wilayah WPPNRI 718.

Editor : Damn