Masyarakat Papua, Desak Presiden Jokowi Segera Keluarkan Kebijakan Pengangkatan PJ. Gubernur Papua

JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Papua Periode 2017-2023, dan pasca penahanan Gubernur Non Aktif Lukas Enembe oleh KPK RI, Selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua saat ini di jabat oleh plh gubernur papua (Sekretaris Daerah).

Berkenan dengan itu masyarakat papua dari berbagai representasi, antara lain agama, adat, perempuan, pemuda dan sejumlah oraganisasi mahasiswa telah memberikan dukungan dan kepercayaan secara penuh kepada Antonius Ayorbaba salah satu putra Indonesia terbaik asal papua untuk di percayakan sebagai penjabat Gubenur Papua. Senin (21/08/2023).

Masyarakat papua menilai bahwa Antonius Ayorbaba yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Kementrian Hukum dan HAM Papua, memiliki wawasan kebangsaan, geopolitik nasional dan global serta kepemimpinan yang kuat mampu meraih sejumlah prestasi di lingkungan kementrian hukum dan ham, mampu mendorong kerja kerja kolaborasi dalam memacu peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan kesejahteraan di papua.

Menyikapi hal tersebut forum masyarakat papua bersatu peduli pj gubernur papua, mendesak agar Presiden Jokowi segera mengambil kebijakan Terkait dengan  adminitrasi usulan pengangkatan pejabat eselon satu di lingkup Kementrian Hukum dan Ham yang terkesan lambat di proses oleh Sekjen Kementerian Hukum dan Ham.

"Ada pun beberapa hal yang kami sampaikan kepada Presiden Jokowi sebagai kendala dalam mempersiapkan Antonius Ayorbaba menjadi pj gubenur papua ialah belum bersedia nya Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, memproses administrasi pengangkatan pejabat Staf Ahli (Eselon I) di Lingkup Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia," Ucap Bambang Warinussy Sekjen Forom Komunikasi Anak pejuang trikora papua.

Sementara berkaitan dukungan Antonius Ayorbaba sebagai pj gubenur,Menteri Hukum dan Ham RI telah menerbitkan surat pengusulan Kepada Menteri Dalam Negeri Dengan Nomor : M.HH-KP.04.01-93 Tertanggal 4 Juli 2023,tentang usulan nama pejabat gubernur provinsi papua.

Dengan demikian pihaknya berharap Presiden Jokowi agar berkenan memberikan kebijakan terhadap mandek nya proses administrasi sejak tanggal 4 Juli 2023 yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham RI sebagai persyaratan mengikuti tahapan profiling di Kementrian Dalam Negeri RI.

Editor : Damn