KPU Papua Pegunungan Gelar Rakor Persiapan Pemeriksaan Anggaran Pemilu 2024, Ini Pesan Ketua KPU

JAYAPURA, iNewsJayapura.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pemeriksaan anggaran tahapan Pemilu serentak Tahun 2024, pengelolaan dan penanggungjawaban anggaran hibah Pilkada serentak Tahun 2024, yang dilaksanakan di Hotel FOX Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (27//06/2024) malam.

Kegiatan tersebut turut hadir seluruh sekretaris dan staf KPU Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Suasana tersebut berlangsung khidmat dan serius dalam Rapat Koordinasi yang akan bejalan beberapa hari kedepan.

Baca Juga

Kantor KPU Papua Pegunungan Terbakar, Polres Jayawijaya Lakukan Penyelidikan

Selain jajaran Komisioner KPU Papua Pegunungan juga hadir BPKP Provinsi Papua dan sekaligus menyampaikan materi dan bimbingan terkait pelaporan penggunaan anggaran pemilu serentak 2024 dan anggaran hibah Pilkada serentak 2024.

Hal itu dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga mengatakan bahwa Pemilu serentak pada Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik dan lancar, saat ini sudah memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 yang semakin dekat waktunya.

“Tentunya dukungan teknis serta anggaran menjadi salah satu kekuatan kita dalam melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang,” ucap Daniel Jingga saat memberikan sambutannya.

Baca Juga

KPU Papua Pegunungan Gelar Raker Tindaklanjut Hasil Coklit

Lanjut Daniel, dalam penggunaan Pemilu serentak dan dana hibah Pilkada di Provinsi Papua Pegunungan masih mengalami kendala, dimana beberapa Kabupaten belum maksimal dalam pelaporan.

Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas anggaran tahapan Pemilu 2024, yang dimulai dari tahapan Pemilu pada Juni 2022 hingga Tahun 2024.

“Melalui rakor ini, seluruh sekretaris KPU Kabupaten yang didukung oleh Ketua KPU Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, agar pro aktif dan terus melakukan monitoring atas penggunaan dana tersebut, sehingga semua anggaran bisa dipertanggungjawabkan,” harapnya.

Baca Juga

KPU Papua Pegunungan Gelar Rekapitulasi PSU di Jayawijaya

Daniel Jingga juga menyampaikan ada 4 pesan dan harapan kepada seluruh KPU Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan para sekretaris lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran hibah pada Pilkada serentak 2024.

Terutama jajaran secretariat dibawah komando sekretaris yang tentunya lebih memahami administrasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dimana setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan valid sesuai aturan, agar saat pemeriksaan tidak terjadi temuan atau dugaan pelanggaran.

Kehadiran BPKP Provinsi Papua bersama jajarannya diharapkan bisa memberikan pengarahan terkait pengelolaan anggaran yang baik bersumber dari anggaran APBN maupun anggaran hibah sehingga KPU Provinsi dan Kabupaten menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan anggaran tersebut pada periode selanjutnya.

Baca Juga

Hari Ini, PSU Berlangsung di 3 Distrik di Papua Pegunungan

Oleh karena itu, lanjut Daniel Jingga bahwa agar BPKP dapat memberikan pendampingan kepada seluruh KPU di Provinsi Papua Pegunungan dalam memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Lanjut Daniel, bagi petugas yang kurang memahami atau kurang mengerti aturan pengelolaah dan pertanggungjawaban anggaran agar terus belajar dan melakukan koordinasi dan konsultasi sebaik-baiknya.

“Yang tidak kalah penting juga mengingatkan pimpinan KPU agar bisa bersama-sama memanfaatkan uang baik APBN maupun hibah yang diterima agar lebih efektif dan efesien, sehingga tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata Kelola anggaran,” tegas Daniel.

Baca Juga

KPU Papua Pegunungan Apresiasi Pelaksanaan Pleno Kabupaten Nduga

“Dalam pengelolaan anggaran mari kita saling mengingatkan, agar seluruh anggaran bisa tepat dan tidak melanggarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Ketua KPU Papua Pegunungan.

Editor : Darul Muttaqin