Revisi UU Desa Resmi Disahkan, BPJS Ketenagakerjaan Papua Akan Berkoordinasi dengan Perangkat Desa

JAYAPURA, iNewsJayapura.id - Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).

Diantara beberapa kebijakan yang diatur dalam beleid tersebut, salah satu poin penting yang ditetapkan pemerintah ialah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Baca Juga

Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan Meningkat 12,01 Persen

Sebagai bentuk respon cepat atas terbitnya aturan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan diseminasi kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang digelar di Jakarta, Kamis (20/06/2024).

Haryanjas Pasang Kamase selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah atas terbitnya undang-undang tersebut.

“Kami menyambut baik aturan tersebut, dan akan berkoordinasi dengan Kepala Desa ataupun Lurah, Perangkat Desa atau Perangkat Lurah yang ada di wilayah operasional kami di Jayapura memastikan pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai UU tersebut,” kata Haryanjas, Minggu (30/06/2024).

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Gelontorkan Rp184,69 Miliar Untuk Pembayaran Klaim JKP Januari-Juni 2024

Sejalan dengan itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin turut mengapresiasi atas kepedulian pemerintah terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja di desa.

Bahkan Zainudin menambahkan terdapat 2 Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan erat dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Inpres Nomor 2 Tahun 2021 serta Inpres 4 tahun 2022 terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Editor : Darul Muttaqin